- Ombudsman RI menemukan berbagai kendala lahan dan perizinan pada proyek Koperasi Desa Merah Putih di beberapa daerah.
- Direktur Eksekutif MTI Ahmad Jilul menyatakan program tersebut lemah dalam perencanaan dan tanpa kajian kelayakan publik.
- MTI mendesak Presiden menghentikan sementara pembangunan koperasi baru hingga audit independen dan evaluasi menyeluruh selesai dilaksanakan.
Suara.com - Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menilai temuan Ombudsman RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) baru menunjukkan sebagian kecil persoalan dalam program tersebut.
Direktur Eksekutif MTI, Ahmad Jilul Qur'ani Farid, mengatakan masalah lahan dan perizinan yang tersendat hanyalah gejala. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada perencanaan program sejak awal.
Ia menilai program KDKMP lemah dalam perencanaan karena tidak melibatkan partisipasi warga, tidak berbasis bukti, serta dijalankan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tanpa didukung regulasi tata kelola yang memadai.
"Karena itu, perbaikan di setiap lokasi saja tidak akan cukup. Yang harus dibenahi adalah cara program ini diputuskan, dibiayai, dan diawasi," kata Farid dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, hasil tinjauan Ombudsman terhadap 14 koperasi di enam daerah menemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan lahan dan perizinan.
Di Kota Tual, misalnya, lokasi lahan koperasi desa belum dipastikan. Di Kabupaten Mamuju, lahan koperasi berbatasan langsung dengan rawa, sedangkan di Kota Batam, lokasi koperasi sulit dijangkau.
Sementara di Kabupaten Purworejo, persoalan muncul dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Ombudsman juga mencatat delapan laporan masyarakat. Enam laporan telah ditutup, sedangkan dua lainnya masih dalam pemeriksaan.
Lembaga tersebut turut menekankan perlunya kejelasan serah terima gerai, pihak yang bertanggung jawab atas biaya listrik dan air, serta keterbukaan informasi pembangunan.
MTI menilai berbagai persoalan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Menurut Farid, masalah di lapangan berakar dari keputusan yang dibuat di tingkat pusat tanpa cukup mempertimbangkan kondisi desa.
"Pemerintah pusat menetapkan target sekitar 80.000 koperasi dengan potensi pengerahan dana hingga Rp240 triliun, tanpa kajian kelayakan yang terbuka bagi publik," kata Farid.
Ia juga menyoroti persyaratan luas lahan 1.000 meter persegi yang diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi setiap daerah.
"Seorang kepala desa mengaku diminta tentara untuk segera menyediakan lahan tersebut. Di Pulau Jawa, lahan sawah akhirnya menjadi pilihan yang paling mudah dan cepat," ujar Farid.
Menurut Farid, persoalan lahan dan perizinan tersebut menunjukkan bahwa pengejaran target program berisiko mengesampingkan kepatuhan terhadap hukum.
Berdasarkan kajian MTI, terdapat tiga titik risiko dalam siklus kebijakan KDKMP.
Pertama, konsep dan legitimasi kelembagaan. Koperasi dinilai dibentuk berdasarkan perintah dari atas, bukan atas inisiatif anggota.
Kedua, skema pembiayaan. Plafon pembiayaan dibuat seragam, sementara bebannya dibebankan pada Dana Desa.
Ketiga, pembangunan fisik. MTI menyoroti belum adanya standar mutu bangunan yang memadai serta munculnya persoalan dan sengketa lahan.
MTI Desak Pemerintah Evaluasi Program KDKMP
Atas berbagai persoalan tersebut, MTI mendesak pemerintah melakukan koreksi dari hulu kebijakan, bukan sekadar memperbaiki masalah di lokasi pembangunan.
MTI meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara pembangunan koperasi di titik baru hingga audit independen terhadap kelayakan program, dampak fiskal, dan kepatuhan hukum selesai dilakukan. Hasil audit tersebut juga diminta dibuka kepada publik.
MTI juga mendesak Presiden dan DPR mengembalikan fungsi Inpres sebagai instrumen koordinasi. Kebijakan yang berdampak besar terhadap keuangan negara, menurut MTI, harus melalui pengawasan DPR dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Kepada Kementerian Keuangan, MTI meminta peninjauan ulang terhadap PMK Nomor 7 Tahun 2026 dan PMK Nomor 15 Tahun 2026. MTI juga mendesak agar pembiayaan program pemerintah pusat tidak dibebankan kepada Dana Desa.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan PT Agrinas diminta membuka data lokasi, status lahan, perizinan, kontrak, penyedia, hingga harga pembangunan. MTI juga meminta pembangunan di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan yang masih bersengketa dihentikan.
MTI menegaskan pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang muncul akibat rancangan program, bukan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada kepala desa.
Selain itu, MTI meminta pemerintah mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan kepada Musyawarah Desa dan Rapat Anggota koperasi, termasuk dalam menentukan unit usaha serta pengelola koperasi.
Adapun kepada Ombudsman RI, MTI meminta pemeriksaan diperluas hingga menyentuh akar kebijakan program KDKMP.
"Indikator pengawasannya masih bertolak dari mandat Inpres, sehingga baru menilai kepatuhan terhadap instruksi dan belum menguji instruksi itu sendiri," kata Farid.