- Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyatakan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, cacat formil karena pembahasannya tertutup dari publik.
- UU Perampasan Aset dinilai tidak efektif akibat absennya mekanisme unexplained wealth dan pengecualian KPK dari kewenangan penindakan.
- Dampak dari berbagai celah substansi tersebut membuat undang-undang baru ini gagal menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang kuat.
Suara.com - UU Perampasan Aset resmi disahkan setelah pembahasan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Lantas seberapa tajam aturan baru ini menangani kasus-kasus korupsi?
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menguliti sejumlah persoalan dalam UU tersebut.
Menurutnya kebijakan itu masih menyimpan banyak celah yang dapat menghambat upaya negara merampas aset hasil kejahatan.
Disampaikan Zaenur, persoalan UU tersebut tidak hanya berada pada substansinya melainkan juga proses pembentukannya.
Hal itu usai pembahasan berlangsung tertutup sebab draf yang dibahas DPR tidak pernah dibuka kepada publik.
"Draf yang dibahas itu tidak pernah dibuka ke publik. Para pihak yang diminta untuk memberi pendapat, memberi pandangan, mereka tidak melihat drafnya, mereka tidak membaca drafnya," kata Zaenur kepada Suara.com, Kamis (19/11/2026).
Kondisi tersebut membuat partisipasi publik hanya sebatas formalitas. Akademisi, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan pihak lain memang dimintai pendapat, tetapi tidak dapat menguji langsung rumusan pasal yang sedang disusun.
"Jadi saya lihat dari sisi formilnya jelas ini cacat ya dan ini kejar tayang, ini campaign, kampanye seakan-akan rezim ini sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi gitu ya, bahwa rezim ini mengesahkan RUU Perampasan Aset, padahal isinya pepesan kosong," tandasnya.
Dari sisi substansi, Zaenur menyoroti tidak adanya mekanisme unexplained wealth.
Menurutnya, aturan tersebut semestinya dapat menjadi instrumen untuk merampas harta yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pemiliknya dan tidak mampu dijelaskan asal-usulnya.
Padahal, unexplained wealth disebut instrumen yang paling diaspirasikan oleh publik. Namun ia menyayangkan bahwa hal tersebut tidak diakomodir di dalam UU Perampasan Aset.
"Itu yang paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi termasuk di pemerintah atau oleh elit-elit politik. Mereka ketakutan kalau mereka banyak yang misalnya pejabat-pejabat itu yang punya rekening gendut, mereka khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri," ungkapnya.
Ia menilai desain UU masih terlalu bergantung pada perkara pidana. Perampasan tanpa putusan pidana hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
"Nah masalahnya, rancangan ini justru saya lihat kalah dari, tidak secanggih, tidak maju, tidak sophisticated dibanding Undang-Undang Tipikor. Misalnya di dalam Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor ya, di sana bahkan ya putusan bebas itu diatur di sana bahwa putusan bebas itu tidak menghapus hak negara untuk menuntut ganti kerugian. Nah di sini enggak ada gitu terhadap putusan bebas gitu," papar ya.
Persoalan lain muncul pada mekanisme pemblokiran aset. Zaenur membandingkannya dengan KUHAP yang memberikan waktu lebih panjang, sementara UU Perampasan Aset hanya memberikan waktu tujuh hari kerja.
"Nah bayangkan, pendek sekali gitu ya. Apa realistis untuk perkara misalnya korupsi atau yang asetnya dialirkan ke luar negeri?" ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti tidak disebutnya KPK dalam kewenangan perampasan aset. Kondisi tersebut menjadi problem ketika perkara awalnya ditangani KPK karena mekanisme dalam UU justru menempatkan kewenangan perampasan pada jaksa pengacara negara.
"Yang paling problematik adalah KPK tidak disebut sama sekali dalam RUU ini. Jadi perampasan aset itu hanya dilakukan oleh jaksa pengacara negara," ujarnya.
UU tersebut juga dinilai memiliki cakupan yang sempit karena tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak tercakup secara memadai. Padahal, TPPU berkaitan erat dengan upaya menyamarkan, memindahkan, dan menyembunyikan aset hasil kejahatan.
"Misalnya TPPU gitu ya. Itu dia tidak dicakup di dalam RUU ini ya. Sehingga ya menurut saya padahal TPPU itu adalah satu tindak pidana yang sangat berkaitan dengan aset kejahatan gitu," tandasnya.
Menurut Zaenur, rangkaian persoalan itu membuat UU Perampasan Aset belum menunjukkan kekuatan sebagai instrumen baru pemberantasan korupsi.
Ia bahkan menyebut tidak masuknya mekanisme perampasan harta tidak wajar tadi sebagai tanda bahwa aturan tersebut kehilangan salah satu fitur terpentingnya.
"Sehingga dengan tidak diaturnya mekanisme perampasan harta yang tidak wajar itu saya melihat RUU Perampasan Aset ini ya macan ompong, benar-benar tidak memiliki fitur yang sangat penting, yang paling penting," pungkasnya.