- Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII mengajukan enam kriteria bagi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
- Kepala PSAD UII Masduki menyatakan bahwa proses pemilihan tersebut harus memperbaiki kualitas regenerasi kepemimpinan nasional.
- Pengumuman kriteria pengganti Gibran tersebut disampaikan oleh PSAD UII pada hari Kamis tanggal 19 November 2026.
Suara.com - Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) mengajukan enam kriteria bagi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa kriteria yang disoroti antara lain calon wapres harus bebas dari politik dinasti, memiliki rekam jejak pendidikan dan pekerjaan yang transparan, serta tidak sekadar menjadi pelengkap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala PSAD UII, Masduki, menilai proses pergantian wakil presiden harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas regenerasi kepemimpinan nasional. Menurutnya, pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran sejauh ini masih lebih banyak memperlihatkan kepentingan elite politik dibandingkan kebutuhan masyarakat.
"PSAD melihat Prabowo dan para pimpinan partai koalisi belum menunjukkan komitmen kebangsaan untuk regenerasi kepemimpinan yang terbuka, bersih dan kompeten," kata Masduki dalam keterangan yang diterima Suara.com, Kamis (19/11/2026).
Proses pencalonan Gibran sebelumnya dinilai meninggalkan persoalan serius bagi demokrasi dan tata kelola hukum. Karena itu, mundurnya Gibran semestinya menjadi pelajaran agar proses seleksi penggantinya tidak mengulangi persoalan serupa.
"Dinasti politik, sebagai lawan demokrasi, hampir selalu dapat dipastikan menyimpan busuk yang sewaktu-waktu akan tersingkap," tandasnya.
Berikut enam kriteria calon wakil presiden pengganti Gibran yang diajukan PSAD UII:
1. Bebas dari Politik Dinasti
Kriteria pertama, calon wapres harus bebas dari praktik politik dinasti. PSAD UII menilai politik dinasti berpotensi melanggengkan feodalisme, oligarki politik, serta relasi timpang antara pejabat dan masyarakat.
2. Bukan Berasal dari Militer dan Tidak Militeristik
Kriteria kedua, calon wapres tidak berasal dari unsur militer serta tidak memiliki karakter maupun rekam jejak militeristik.
"Pengalaman buruk Dwi fungsi TNI/ABRI di masa Orde Baru menjadi cermin bahwa kepemimpinan sipil perlu mendapat tempat dan militer harus kembali kepada tugas utamanya menjaga pertahanan negara," ujarnya.
3. Memiliki Rekam Jejak yang Transparan
Kriteria ketiga, calon wapres harus memiliki dokumen rekam jejak yang jelas, mulai dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, hingga pengalaman politik.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin dapat mempertanggungjawabkan kualifikasinya sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.