- Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII mengajukan enam kriteria bagi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
- Kepala PSAD UII Masduki menyatakan bahwa proses pemilihan tersebut harus memperbaiki kualitas regenerasi kepemimpinan nasional.
- Pengumuman kriteria pengganti Gibran tersebut disampaikan oleh PSAD UII pada hari Kamis tanggal 19 November 2026.
"Pemimpin politik berbasis rekam jejak yang transparan, jujur dan berintegritas adalah pilar dalam membangun kepercayaan pemerintah dari masyarakat baik di dalam maupun luar negeri," ucapnya.
4. Berkomitmen Mengawal Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Kriteria keempat, calon wapres harus memiliki komitmen untuk mengawal demokrasi deliberatif, pemberantasan korupsi, kebebasan pers, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memiliki Kewenangan, Bukan Sekadar Pelengkap Presiden
Kriteria kelima berkaitan dengan pembagian kewenangan antara presiden dan wakil presiden. PSAD UII meminta agar posisi wapres tidak sekadar menjadi ban serep yang nyaris tidak memiliki peran dalam merespons persoalan publik.
"Wakil Presiden mestinya mampu mengimbangi karakter militeristik, arogan, dan otoriter dari Presiden Prabowo melalui delegasi kewenangan," tegasnya.
Masduki bahkan menilai wakil presiden perlu memiliki kewenangan untuk mengontrol kebijakan strategis Presiden yang dinilai keliru. Ia menyoroti sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, yang membutuhkan pengawasan serta mekanisme koreksi.
"Secara khusus, Wakil Presiden harus dapat memberikan filter dan kontrol atas kebijakan strategis yang keliru, terutama Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Ia tak semata menjadi pembenar atas kebijakan Presiden yang keliru," tambahnya.
6. Proses Pemilihan oleh MPR Harus Terbuka
Kriteria keenam ditujukan kepada MPR sebagai lembaga yang akan memilih wapres pengganti Gibran. PSAD UII meminta seluruh proses pemilihan dibuka kepada publik, termasuk memberikan akses luas kepada media dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan.
"MPR wajib membuka seluruh proses pemilihan calon Wakil Presiden, memberikan akses yang luas kepada media, dan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dengan menjunjung tinggi prinsip meaningful participation," tandasnya.
Masduki menegaskan, pergantian wakil presiden bukan semata urusan Prabowo dan partai-partai koalisi. Proses tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga publik harus diberi ruang untuk ikut mengawasi dan menilai figur yang akan menduduki jabatan tersebut.
"Wakil Presiden, pada akhirnya tidak akan hanya memimpin pemerintahan, tetapi mengantarkan rakyat menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Artinya rakyatlah yang memiliki hajat regenerasi kepemimpinan," pungkasnya.