- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 pada 16 November 2026.
- Peraturan baru tersebut mengatur pelaksanaan sidang etik Polri secara daring atas izin Ketua KKEP.
- Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.
Suara.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu ketentuan yang diatur memungkinkan sidang etik digelar secara daring, di tengah persiapan Polri menggelar sidang terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan dan ditandatangani Suyudi pada Senin, 16 November 2026. Perpol ini merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam Pasal 59 ayat (2), aturan terbaru itu menyebut terduga pelanggar dapat menghadiri sidang KKEP secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun, kehadiran secara daring harus lebih dulu mendapat persetujuan Ketua KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” tulis dalam Perpol tersebut.

Dengan ketentuan baru ini, sidang etik tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik terduga pelanggar di ruang sidang.
Meski begitu, opsi daring bukan hak yang bisa digunakan secara otomatis karena tetap bergantung pada persetujuan Ketua KKEP.
Selain mekanisme kehadiran, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur susunan majelis KKEP. Dalam Pasal 42 disebutkan, majelis terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua dan wakil ketua merangkap sebagai anggota.
Adapun ketentuan kepangkatan anggota KKEP harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
![Kolase foto tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/18/82013-tersangka-penyadapan-presiden-prabowo.jpg)
Sidang Etik Listyo Digelar Pekan Depan
Ketentuan tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan susunan majelis yang akan mengadili Listyo. Mantan Kapolri itu dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Listyo merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Tiga nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Proses etik terhadap dua nama di antaranya telah berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang KKEP pada 10 November 2026.
Sementara Eko menyusul menjalani sidang etik pada 17 November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH setelah menyatakan perbuatannya sebagai pelanggaran etik. Ahrie dan Eko sama-sama mengajukan banding atas putusan tersebut.
Adapun sidang etik terhadap Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.