- DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.
- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memberikan apresiasi sekaligus menyampaikan kritik terkait belum dimasukkannya prinsip pembuktian terbalik pejabat.
- Aliansi tersebut juga menyoroti pentingnya pembentukan badan pengelola aset yang independen dan terlepas dari intervensi pihak manapun.
Suara.com - DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Organisasi yang selama ini getol menuntut pengesahan regulasi tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), mengapresiasi langkah para legislator di Senayan.
Meski demikian, tim hukum AMPB, Kristoni Duha, turut memberikan sejumlah catatan kritis mengenai beleid anyar tersebut yang dinilai masih memiliki beberapa kejanggalan.
Pertama, tidak dicantumkannya indikator kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment pejabat sebagai landasan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam UU Perampasan Aset.
Menurut Kristoni, peningkatan kekayaan yang tidak wajar seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan korupsi dengan menerapkan prinsip pembuktian terbalik.
"Cuma ada catatan bagi kita. yang pertama kita sampaikan mengenai pembuktian terbalik. tetapi ternyata ada tadi argumentasi dari DPR, kenapa pembuktian terbalik itu tidak dimasukan dalam undang-undang itu," jelas Kristoni.
"Jadi untuk melaksanakan perampasan aset itu ada dua mekanismenya. Ada setelah putusan inkrah, ada yang tanpa putusan inkrah, tapi ada syarat-syaratnya tertentu. Nanti monggo dibaca di dalam undang-undang," tambahnya.
Kedua, AMPB menilai pembentukan badan baru untuk mengelola aset rampasan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden masih belum cukup kuat.
Menurut Kristoni, badan tersebut seharusnya dibentuk secara independen untuk menutup celah intervensi pihak tertentu yang dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya penyelidikan.
"Tadi kita mengusulkan, bahkan sejak awal kita mengusulkan bahwa harusnya badan pengelola aset itu setara dengan KPK karakternya. dia harus badan non pemerintah. dia terlepas dari intervensi siapa pun," ucapnya.
Ketiga, AMPB mengkritik masih dicantumkannya peran Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK sebagai lembaga yang berwenang merampas aset para koruptor.
AMPB menilai citra ketiga lembaga penegak hukum tersebut telanjur buruk di mata masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari dugaan keterlibatan sejumlah oknum internal dalam praktik yang mencederai penanganan kasus korupsi.
"Karena citra dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga KPK ini sudah rusak menurut masyarakat. nah, makanya seharusnya kita usulkan dari awal agar dibentuk lembaga baru," tegas Kristoni.
Meski masih terdapat sejumlah poin yang dikritik, AMPB mengaku puas dengan langkah DPR mengesahkan beleid yang telah dinantikan sejak belasan tahun lalu tersebut.
"Kami menyampaikan kepuasan 80%. Karena apa yang sejak awal diusulkan, dituntut oleh teman-teman AMPB, sebagian besar telah diakomodir," sambungnya.
Memantau langsung jalannya pengesahan, Kristoni juga memastikan tidak ada pasal sisipan dalam UU Perampasan Aset seperti yang selama ini dikhawatirkan.
"UU Perampasan Aset hampir seluruhnya mengakomodir tuntutan dari temen temen AMPB. Yang pertama adalah tindak pidananya, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang dibatasi. Tidak melebar kemana-mana tindak pidananya. tidak seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat," tandas dia.
Reporter: Alif Bintang