- DPR RI resmi mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.
- Koalisi Advokasi Perampasan Aset berencana menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai tertutup dari publik.
- Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim pengesahan undang-undang telah melalui partisipasi publik yang bermakna dan optimal.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
Namun, pengesahan payung hukum yang telah dinantikan publik bertahun-tahun ini langsung menuai badai kritik tajam hingga ancaman gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Koalisi Advokasi Perampasan Aset secara tegas memastikan bakal menempuh jalur uji materi maupun uji formil ke meja hakim konstitusi.
Koalisi yang beranggotakan sejumlah elemen masyarakat sipil ini menilai proses legislasi aturan tersebut sarat akan ketertutupan dari pengawasan publik luas.
Perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, mengungkapkan bahwa rekam jejak ketertutupan selama pembahasan akan menjadi kartu truf dalam persidangan di MK mendatang.
“Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” kata Ibrahim dalam pernyataan sikap yang dikutip Kamis (19/11/2026).
Alasan Koalisi Mau Gugat UU Perampasan Aset
Kekecewaan koalisi masyarakat sipil berakar pada minimnya transparansi sejak awal perumusan. Ibrahim membeberkan bahwa draf resmi RUU Perampasan Aset tidak pernah dibuka secara gamblang kepada publik selama pembahasan berlangsung di gedung parlemen.
Padahal, beleid ini digadang-gadang sebagai senjata paling ampuh untuk memiskinkan para koruptor serta memulihkan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi masa lalu yang tak pernah tersentuh.
“Harapan itu bertumpu pada dua kemampuan, yakni merampas kekayaan yang tidak wajar (harta yang tidak sepadan dengan penghasilan dan tidak dilaporkan dalam LHKPN) serta menjangkau hasil kejahatan, termasuk yang terjadi sebelum undang-undang ini lahir,” ujarnya.
Kenyataannya, pasal-pasal kunci tersebut disinyalir mengalami pemangkasan dalam naskah yang beredar.
Instrumen perampasan atas kekayaan tidak wajar (unexplained wealth) yang sebelumnya direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru raib.
Tak hanya itu, daya jangkau undang-undang terhadap kejahatan masa lalu dibatasi secara ketat lewat penerapan asas non-retroaktif.
Sistem pelaporan melalui LHKPN yang mestinya bertaji dinilai batal diperkuat karena mekanisme penyitaan harta tak terlapor justru dieliminasi.
Melihat kecacatan tersebut, Koalisi Advokasi Perampasan Aset sempat melayangkan desakan keras agar dokumen krusial dibeberkan sebelum palu sidang diketok.