- Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas dugaan jual beli traktor bantuan pemerintah di Maros dan Takalar.
- Polisi diminta menarik seluruh unit traktor yang disalahgunakan serta menghukum berat para pelaku tanpa pandang bulu.
- Kementerian Pertanian menyalurkan ribuan unit traktor sepanjang 2026 guna memodernisasi pertanian dan meningkatkan efisiensi usaha tani secara gratis.
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman geram setelah menerima laporan dugaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk petani diperjualbelikan oleh oknum demi meraup keuntungan pribadi.
Amran menegaskan bantuan alsintan merupakan hibah pemerintah yang seharusnya diterima dan dimanfaatkan petani tanpa dipungut biaya. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang diduga memperjualbelikan bantuan tersebut.
"Ini ternyata masih ada mafia. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya," kata Amran merespons praktik tersebut di sela meninjau Demplot sawah percontohan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).
Amran telah meminta kapolres dan aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, praktik jual beli bantuan pemerintah merupakan tindakan melanggar hukum sekaligus merugikan petani kecil.
"Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera," katanya.

Tak hanya di Maros, Amran juga menerima laporan dugaan praktik serupa di Kabupaten Takalar. Ia bahkan memerintahkan agar seluruh traktor bantuan yang diduga disalahgunakan segera ditarik.
"Kami minta tarik itu traktor. Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, Tarik! Kalau ada main-main, dihukum juga. Ini enggak boleh. Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden. Kami juga mengharapkan penegak hukum," tegasnya.
Amran juga menepis tudingan bahwa praktik jual beli alsintan tersebut melibatkan kerabat menteri.
Ia menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti menyalahgunakan bantuan pemerintah, termasuk jika pelakunya memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.
"Ada yang mengatakan, ada kerabatnya menteri. Memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Itu (jika terbukti) dihukum seberat-beratnya. Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak," ujarnya.
Amran turut mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam XIV/Hasanuddin dan kepolisian dalam mengungkap dugaan penyimpangan distribusi alsintan. Ia meminta pengusutan dilakukan menyeluruh dan tidak pandang bulu terhadap pihak yang terbukti terlibat.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sepanjang 2026 pemerintah menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat, 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya dengan anggaran mencapai triliunan rupiah.
Bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mempercepat modernisasi pertanian. Namun, jika diperjualbelikan, fasilitas yang semestinya membantu petani justru beralih menjadi komoditas untuk menguntungkan pihak tertentu.
Amran menegaskan pengawasan tidak hanya menyasar distribusi alsintan, tetapi juga bantuan pupuk dan beras. Ia memastikan pemerintah akan terus memburu praktik mafia yang merugikan sektor pertanian.
"Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (ANTARA)