-
Malaysia mencatat 14,15 juta kendaraan tidak beroperasi yang memicu kemacetan hingga lokasi transaksi narkoba.
-
Pemerintah merombak pedoman agar pemerintah daerah bisa membuang bangkai mobil tanpa proses pengadilan.
-
Pengacara memperingatkan percepatan eksekusi berisiko menghilangkan hak pembelaan pemilik kendaraan akibat data alamat kedaluwarsa.
Suara.com - Pemerintah Malaysia resmi merombak pedoman penertiban guna menyingkirkan 14,15 juta kendaraan telantar tanpa melalui proses pengadilan yang berbelit atau yang disebut sebagai mobil zombie. Kebijakan pemangkasan birokrasi ini menjawab keresahan warga kota karena bangkai mobil memicu kemacetan hingga berubah menjadi lokasi transaksi narkoba.
Media Singapura CNA melaporkan Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Malaysia Nga Kor Ming menyatakan aturan baru tersebut mengizinkan pemerintah daerah memakai undang-undang federal untuk mempercepat eksekusi. Selama ini, proses pengambilalihan rongsokan mobil memakan waktu dua hingga empat bulan akibat wajib mengantongi penetapan pengadilan.
Namun, pengacara sengketa properti Julian Chan mengingatkan bahwa percepatan eksekusi berisiko merampas hak pembelaan pemilik kendaraan. “Proses yang lebih cepat tetapi menghilangkan kesempatan pemilik untuk membela haknya tidak menyelesaikan sengketa, melainkan hanya menunda persoalan,” kata Julian Chan kepada CNA.
![Kabut asap akibat karhutla Kalimantan masih mengganggu kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/09/11/87998-kawasan-sibu-malaysia.jpg)
Di kawasan padat Taman United, pinggiran Kuala Lumpur, deretan mobil berkarat tanpa setir dan pelat nomor menyempitkan akses ke rumah susun tua. Kaca depan bangkai kendaraan tersebut penuh tempelan surat tilang lawas serta brosur jasa besi tua.
Seorang pensiunan berusia 50 tahun bermarga Ng menunjuk sebuah Proton abu-abu berjamur yang sudah mangkrak sejak masa karantina pandemi 2020. “Warga sudah mengadukannya ke DBKL (Balai Kota Kuala Lumpur), tetapi mereka belum juga datang ke sini.”
Balai Kota Kuala Lumpur (DBKL) sebenarnya sudah menderek lebih dari 4.500 kendaraan penghalang jalan dari hampir 10.000 aduan warga sepanjang 2022 hingga 2025. Petugas bahkan menargetkan pembongkaran 1.200 rongsokan menjadi besi tua lewat kontraktor khusus pada 2026.
Sayangnya, operasi pengangkutan dengan truk derek baru menyasar jalan utama seperti Jalan Sepadu yang dipadati bengkel dan warung makan. Ng yang menetap 20 tahun di Jalan Sepadu 6 mengeluhkan jalan-jalan kecil yang terus luput dari perhatian petugas.
“Bukan hanya di kawasan saya, di tempat lain juga ada mobil seperti ini,” ujarnya. “Kalau sudah dilaporkan tetapi tidak ada tindakan, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa.”
Uniknya, tidak semua kendaraan usang di pinggir jalan tersebut benar-benar dibuang pemiliknya. Para pedagang kaki lima di Jalan Sepadu sengaja memakai mobil tua sebagai gudang penyimpanan barang sekaligus pembatas ruang bongkar muat pelanggan.
Sementara itu, pakar otomotif Malaysia Hezeri Samsuri menilai masyarakat sudah menganggap lumrah fenomena rongsokan mobil karena "tidak ada yang peduli". "Sebagian karena alasan sentimental. Ada pula yang pemiliknya sudah meninggal atau enggan menjual mobil karena harganya terlalu rendah," katanya kepada CNA.
Tumpukan kendaraan mati di wilayah komersial Tebrau, Johor, ternyata memicu kerawanan kriminalitas yang mengkhawatirkan aparat. Anggota parlemen setempat mengangkat persoalan serius ini dalam sidang parlemen pada Oktober lalu.
“Saya sudah berbicara dengan polisi. Mereka mengatakan, mobil telantar ternyata juga bisa digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Uang ditaruh di dalam mobil, lalu narkoba diambil dari kompartemen penyimpanan,” kata Jimmy Puah.
Berdasarkan Undang-Undang Jalan, Parit, dan Bangunan Malaysia, pemerintah daerah berhak menderek kendaraan penghalang dan menahannya hingga pemilik melunasi biaya penyimpanan. Pelanggar aturan ini terancam denda maksimal RM500 atau sekitar Rp2,2 juta, dan melonjak dua kali lipat menjadi RM1.000 bagi pelanggar berulang.
Sebelum membuang rongsokan, petugas wajib menempelkan peringatan sehari penuh lalu melacak riwayat tindak pidana bersama kepolisian serta Departemen Transportasi Jalan. Pemilik kendaraan kemudian mendapat tenggat waktu dua pekan untuk mengambil unitnya dari lokasi penampungan.
Kendala utama muncul karena alamat pemilik pada data registrasi sering kali sudah kedaluwarsa sehingga surat pemberitahuan tidak pernah sampai. Akibatnya, lahan penampungan DBKL di kawasan permukiman Taman Connaught penuh sesak oleh deretan bangkai mobil, meski lokasi di Pantai Sentral masih menyisakan ruang.