-
Malaysia mencatat 14,15 juta kendaraan tidak beroperasi yang memicu kemacetan hingga lokasi transaksi narkoba.
-
Pemerintah merombak pedoman agar pemerintah daerah bisa membuang bangkai mobil tanpa proses pengadilan.
-
Pengacara memperingatkan percepatan eksekusi berisiko menghilangkan hak pembelaan pemilik kendaraan akibat data alamat kedaluwarsa.
Penumpukan kendaraan di tempat penampungan terus membengkakkan biaya operasional pemerintah daerah setiap bulannya. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai efektivitas jalur hukum yang berlaku saat ini.
"Saya memahami keterbatasan pemerintah daerah, tetapi dampak keterlambatan ini terasa langsung ketika tempat penampungan semakin penuh, sementara biaya penyimpanan dan derek terus bertambah," kata Chan. "Tantangan utamanya adalah melacak pemilik kendaraan. Alamat yang terdaftar sering kali sudah tidak berlaku sehingga pemberitahuan tertulis tidak pernah sampai. Ada pula pemilik yang tidak memahami risiko hukum dan konsekuensi dari menelantarkan kendaraan mereka."
Jika pemilik tetap menghilang, pemerintah wajib mengajukan penetapan pengadilan selama satu hingga tiga bulan sebelum melelang atau menghancurkan kendaraan. Tahapan litigasi inilah yang membuat pembersihan jalanan kota berjalan sangat lambat.
"Setiap kali hendak membuang mobil telantar, kami harus mendapat penetapan pengadilan. Begitu masuk ranah hukum, prosesnya menjadi sangat panjang," kata mantan anggota dewan penasihat DBKL Andre Lai kepada CNA.