- Praktisi hukum Ari Yusuf Amir menekankan pentingnya pengawasan internal penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan Undang-Undang Perampasan Aset.
- DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
- Pemikiran hukum Ari Yusuf Amir mengenai penegakan keadilan dan integritas kini dituangkan dalam buku berjudul Advokat Petarung.
Suara.com - Praktisi hukum Ari Yusuf Amir menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum (APH), menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026).
Menurut Ari, kewenangan besar yang diberikan kepada aparat melalui aturan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk menjadikan UU Perampasan Aset sebagai alat kriminalisasi.
"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius,” kata Ari dalam keterangannya menjelang peluncuran buku Ari Yusuf Amir: Advokat Petarung, Minggu (22/11/2026).
“Jangan sampai kewenangan dari Undang-Undang Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi," tambahnya.
Ari mengaku telah menyampaikan pandangan tersebut dalam berbagai forum, salah satunya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 28 September 2026.
Dalam forum itu, ia turut menekankan pentingnya integritas dan pengawasan internal aparat penegak hukum, termasuk upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Pemikiran Ari mengenai pengawasan aparat tidak terlepas dari perjalanan panjangnya sebagai advokat. Selama menangani berbagai perkara, ia berhadapan langsung dengan dinamika penegakan hukum dan aparat yang terlibat di dalamnya.
Salah satu sosok yang memengaruhi cara pandangnya adalah almarhum Artidjo Alkostar, mantan Hakim Agung yang dikenal kritis dalam menangani perkara.
Dari Artidjo, Ari belajar memeriksa perkara berdasarkan dokumen dan bukti, mencatat berbagai kejanggalan, serta berani menyampaikan laporan. Salah satu pesan Artidjo yang terus diingatnya adalah agar tidak pernah malas dan takut dalam memperjuangkan keadilan.
"Tugas Anda membuat surat dan laporan. Tugas Anda memperjuangkan. Bukan tugas Anda memenangkan,” kata Ari mengenang pesan Artidjo.
Pesan tersebut, lanjut Ari, membentuk keyakinannya bahwa tugas advokat bukan menjanjikan kemenangan kepada klien, melainkan memperjuangkan hak mereka melalui proses hukum yang adil.
"Pengacara arsitek adalah pengacara yang menggunakan segenap kecerdasan moral dan intelektualnya dalam menangani setiap perkara," ujarnya.
Pemikiran mengenai pembaruan hukum dan pengalaman Ari sebagai advokat menjadi benang merah dalam buku Ari Yusuf Amir: Advokat Petarung. Buku tersebut dijadwalkan diluncurkan pada Selasa (24/11/2026) di Hotel Raffles Jakarta.
Buku itu merekam perjalanan intelektual Ari di balik ruang sidang, termasuk pengalamannya mendampingi sejumlah tokoh dalam perkara hukum besar, seperti mantan Ketua KPK Antasari Azhar, mantan Kabareskrim Susno Duadji, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, dan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong.
Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan lebih cepat dari target awal, yakni 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, percepatan pengesahan bukan karena adanya desakan atau proses yang terburu-buru. Menurutnya, aturan tersebut telah dinantikan selama 18 tahun dan mendesak untuk segera diselesaikan.
"Alhamdulillah, dalam perjalanannya walau harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November, artinya belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah sebaik-baiknya," ujar Puan seusai rapat paripurna.
Ia juga menyebut proses penyusunan undang-undang telah melalui tahapan panjang, termasuk melibatkan partisipasi publik.
Puan merinci, proses tersebut mencakup 87 kali meaningful participation, kunjungan ke 15 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan.
Dengan disahkannya aturan tersebut, Puan berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat besar sekaligus mengakomodasi berbagai kekhawatiran publik yang telah diantisipasi dalam proses pembahasannya.