- Konferensi iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, resmi mengalami kebuntuan total pada Minggu, 22 November 2026.
- Uni Europe dan sejumlah negara menolak rancangan kesepakatan akhir karena tidak memuat aturan peralihan bahan bakar fosil.
- Kegagalan mencapai konsensus tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat tajam mengenai isu energi dan minimnya pendanaan iklim.
Suara.com - Perundingan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP31 resmi mengalami kebuntuan total pada Minggu (22/11/2026). Forum global yang digelar di Antalya, Turki, tersebut kolaps setelah Uni Eropa bersama sejumlah negara lain menolak rancangan kesepakatan akhir yang diajukan oleh Turki dan Australia selaku presidensi bersama COP31, karena dinilai terlalu lemah untuk memerangi pemanasan global.
Kegagalan mencapai konsensus ini mencerminkan betapa beratnya upaya pemerintah dunia tahun ini dalam menggalang aksi iklim yang ambisius, di tengah perhatian negara-negara yang terpecah oleh konflik peperangan, tekanan ekonomi, serta berbagai krisis global lainnya.
Setelah bergulir selama lebih dari dua pekan hingga molor dua hari dari jadwal semula—yang menjadikannya perhelatan COP terpanjang dalam sejarah—Presiden Konferensi COP31 asal Turki, Murat Kurum, menyatakan dalam sidang pleno penutupan bahwa tidak ada titik temu yang tercapai. Ia pun memastikan tidak akan mengajukan rancangan teks baru lagi.
"Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kami sudah mengerahkan semua yang kami mampu," ujarnya. "Mulai sekarang tidak akan ada teks kesepakatan baru."
Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Murat Kurum meninggalkan panggung utama di tengah masih berlangsungnya pidato dari sejumlah delegasi negara peserta.
Sementara itu, Presiden Perundingan COP31 dari Australia, Chris Bowen, menyebut hasil akhir konferensi ini sebagai situasi yang "sangat mengecewakan". Ia menegaskan bahwa silang pendapat yang tajam mengenai isu bahan bakar serta pendanaan iklim menjadi faktor utama yang menggagalkan tercapainya kesepakatan.
Kegagalan mengadopsi kesepakatan bersama ini mengulang sejarah kelam perundingan iklim PBB pada KTT Kopenhagen tahun 2009 silam.
Penolakan Uni Eropa dan Lobi Negara Produsen Minyak
Menteri Lingkungan Hidup Irlandia, Darragh O'Brien, menjelaskan bahwa Uni Eropa tidak dapat memberikan dukungan terhadap draf yang diusulkan, salah satunya karena dokumen tersebut sama sekali tidak mencantumkan soal bahan bakar fosil yang oleh para ilmuwan telah dipastikan sebagai pemicu utama pemanasan global.
"Sangat tidak masuk akal jika kita memiliki aturan iklim yang tidak menyinggung bahan bakar fosil sama sekali, tidak ada referensi untuk beralih meninggalkan bahan bakar fosil," tegasnya.
Menurut pemantauan para pengamat di lokasi konferensi, Arab Saudi bersama sejumlah negara produsen minyak besar lainnya memang melancarkan lobi keras agar penyebutan bahan bakar fosil dihapus dari teks kesepakatan akhir. Sikap penolakan terhadap draf tersebut turut disuarakan oleh Panama yang menilai rancangan kesepakatan gagal menjawab skala maupun urgensi krisis iklim saat ini.
Perhelatan COP tahun ini memiliki bobot krusial karena menjadi pertemuan pertama sejak badan lingkungan hidup PBB pada Oktober lalu mengonfirmasi bahwa kenaikan suhu global dipastikan akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius (2,7 derajat Fahrenheit).
Batas krusial tersebut merupakan komitmen yang disepakati negara-negara dunia dalam Perjanjian Paris lebih dari satu dekade lalu untuk mencegah dampak cuaca ekstrem yang jauh lebih merusak.
Menteri Iklim Belgia, Jean-Luc Crucke, mengakui bahwa gagalnya kesepakatan ini merupakan hasil yang sulit, tetapi merupakan keputusan yang tepat untuk diambil.
"Ini bukanlah akhir dari multilateralisme, tetapi harus ada keberanian untuk berkata tidak," katanya.