NTB.Suara.com - Pemerintah Provinsi NTB mentargetkan angka stunting mencapai 14 persen pada 2023. Berbagai pihak ikut mendukung upaya tersebut, salah satunya industri jasa keuangan ikut keroyok masalah anak tumbuh kerdil akibat kekurangan asupan gizi tersebut.
Sebagai bentuk dukungannya dalam menekan angka stunting, industri jasa keuangan menyerahkan bantuan berupa 11 unit alat antropometri senilai Rp147.925.965 dan telur sebanyak 183.960 butir.
Bantuan tersebut diserahkan oleh sejumlah perwakilan industri jasa keuangan kepada Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, pada Jumat (27/3/2023).
"Terima kasih atas bantuan antropometri dan makanan tambahan pangan padat gizi untuk pencegahan stunting berupa telur. Penanganan stunting menjadi PR kita bersama," ucap Ummi Rohmi sapaan akrab Wakil Gubernur NTB.
Selain dukungan dari berbagai lembaga, Pemerintah Provinsi NTB juga sudah meluncurkan Gerakan Bakti Stunting dengan melibatkan posyandu yang ada di seluruh kabupaten/kota.
Bakti Stunting dilaksanakan melalui pemenuhan protein hewani bagi bayi dan balita terutama telur, yang paling mudah dijangkau masyarakat. Kegiatan serupa akan dilaksanakan juga di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
Posyandu juga direvitalisasi menjadi posyandu keluarga. Upaya tersebut sebagai salah satu program unggulan yang terus dipercepat oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Dengan cara merevitalisasi posyandu dan sinergi semua pihak, termasu di dalamnya sektor industri jasa keuangan diharapkan angka stunting di NTB, terus bergerak turun.
Data e-PPGBM tercatat trend angka stunting di NTB terus mengalami penurunan, yakni pada 2019 sebesar 25,5 persen turun menjadi 23,03 persen pada 2020. Angka tersebut kembali turun menjadi 19,23 persen pada 2021 dan turun lagi menjadi 16,84 persen pada 2022. (*)
Baca Juga: Sudah Dipanggil DPP Usai Polemik Temui Prabowo, PDIP Beri Peringatan untuk Budiman Sudjatmiko
