Trade-off Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal: Membaca Arah RAPBN 2027

Suara.com - RAPBN 2027 yang tertuang dalam lebih dari 400 halaman Nota Keuangan membawa pesan yang cukup jelas: pemerintah berupaya menyeimbangkan target pertumbuhan yang lebih tinggi dengan disiplin fiskal yang lebih ketat. Ambisi ini tercermin dari angka-angka utamanya pertumbuhan ekonomi dibidik mendekati 6%, sementara pertumbuhan belanja negara justru dijaga moderat di kisaran 4%, dan defisit anggaran dipersempit menjadi 2,4% terhadap PDB dari sebelumnya 2,85% pada outlook 2026. Implikasinya cukup jelas: mesin pertumbuhan tahun depan akan lebih mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan aktivitas ekonomi domestik yang lebih luas, bukan lagi didorong sepenuhnya oleh stimulus fiskal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dari ekspansi menuju eksekusi

Setelah lonjakan tajam belanja untuk program-program prioritas sepanjang 2026, RAPBN 2027 menandai pergeseran arah: dari fase ekspansi menuju fase eksekusi dan realokasi. Pertumbuhan belanja melambat ke 3,9%. Alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) justru mengendur menjadi Rp240,2 triliun, sementara anggaran pendidikan naik 13,9% menjadi Rp820,9 triliun dan perlindungan sosial tumbuh 10%. Transfer ke Daerah (TKD) turut naik 5,5% menjadi Rp735 triliun, meski pola belanja tetap sangat tersentralisasi, dengan belanja pemerintah pusat masih menguasai lebih dari 82% total belanja negara.

Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi mengejar besaran anggaran semata, melainkan mulai menata ulang prioritas: program-program yang sudah berjalan setahun terakhir kini memasuki fase pematangan pelaksanaan, bukan lagi ekspansi cakupan secara agresif.

Ujian sesungguhnya ada di sisi penerimaan

Jika belanja jadi soal eksekusi, maka penerimaan negara menjadi ujian fiskal yang sesungguhnya di 2027. Pendapatan negara diproyeksikan naik 6,8% menjadi Rp3.426 triliun, ditopang pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 10,5% menjadi Rp2.908 triliun. Namun di sisi lain, PNBP (penerimaan bukan pajak) justru diperkirakan turun sekitar 10%, ini merupakansebuah sinyal bahwa APBN 2027 akan jauh lebih bergantung pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan administrasi pajak digital. Kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara diperkirakan naik menjadi 84,9%, meski rasio pajak (tax ratio) diperkirakan masih bertahan di kisaran 10,4%.

Angka ini menyiratkan pekerjaan rumah yang tidak ringan: target penerimaan pajak yang ambisius harus tercapai di tengah rasio pajak yang stagnan, yang artinya keberhasilan bukan lagi soal menaikkan tarif, melainkan soal seberapa efektif perluasan basis dan penegakan kepatuhan benar-benar terealisasi di lapangan.

Pembiayaan lebih terkendali, tapi pasokan SBN tetap naik

Dari sisi pembiayaan, gambarannya lebih melegakan meski tidak sepenuhnya bebas risiko. Defisit primer ditargetkan menyempit tajam menjadi hanya Rp20,9 triliun, level terkecil sejak surplus primer 2023. Pembiayaan anggaran secara keseluruhan turun 8,6% menjadi Rp671,2 triliun. Namun demikian, kebutuhan pembiayaan neto lewat SBN justru tetap naik menjadi Rp779,9 triliun, dengan estimasi target lelang naik menjadi sekitar Rp44 triliun per dua kali lelang, dari sebelumnya sekitar Rp41 triliun pada 2026.