REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut insentif mobil setengah listrik alias hybrid dapat mempengaruhi pertumbuhan mobil listrik murni.
Moeldoko, yang berbicara usai menutup pameran mobil listrik PEVS 2024, di Jakarta, Sabtu (5/4/2024) mengatakan sebaiknya insentif untuk mobil hybrid dipertimbangkan masak-masak.
“Tidak bisa dengan mudah berikan izin (insentif ke mobil hybrid) nanti untuk mobil listriknya enggak akan bertumbuh dengan baik,” kata dia pada jumpa pers penutupan PEVS 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabt (4//2024).
Moeldoko menyebut hingga saat ini, kebijakan mengenai insentif untuk mobil bertenaga kombinasi listrik dan bensin tersebut masih dalam tahap kajian.
Pemberian insentif terhadap mobil hybrid, menurut Moeldoko, perlu ditelaah lebih lanjut, terutama mengenai faedah teknologinya terhadap lingkungan dan ekonomi.
“Memang sedang digodok (kebijakan insentif mobil hybrid), makanya kemarin Presiden waktu ditanya bilang tunggu dulu. Hybrid juga perlu penelaahan lebih dalam, pada situasi tertentu sudah pengurangan bensin. Namun kajian-kajian ini harus lebih dalam lagi,” ujarnya.
Moeldoko berpendapat, mobil hybrid tidak bisa dikategorikan sebagai mobil listrik, karena masih menggunakan bensin.
“Saya sebagai ketua Periklindo tidak saya masukkan (mobil hybrid ke kategori EV), EV ya EV murni, jadi kalau hybrid menurut saya tidak dalam kategori EV. Tapi sebagai Kepala Staf Presiden tunggu saja dulu,” imbuh Moeldoko.
Jokowi Bahas Insentif Hybrid
Sementara beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi sempat berbicara soal insentif mobil hybrid kala mengunjungi PEVS 2024. Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi oleh Moeldoko.
"Masih dibicarakan dengan Menteri Ekonomi dan Menteri Perindustrian," kata Jokowi soal insentif mobil hybrid saat ditanya oleh para wartawan di JI Expo, Jumat (3/5/2024).
Insentif mobil hybrid sejak tahun lalu beberapa kali diwacanakan oleh jajaran pembantu Presiden, di antaranya oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang.
Insentif mobil hybrid ini bakal menemani insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk mobil listrik, bus listrik, dan motor listrik.
Tahun ini pemerintah kembali memberi insentif bagi mobil listrik, yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen khusus kendaraan yang dirakit lokal dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 40 persen.
Kemudian pemerintah juga telah memberikan insentif bagi mobil listrik impor (Completely Built Up/CBU) dan (Completely Knock Down/CKD) bebas bea masuk dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) untuk para investor yang berkomitmen investasi.
Motor listrik juga telah mendapatkan insentif Rp 7 juta untuk pembelian unit baru dan Rp10 juta untuk konversi.
Insentif yang akan berdampak pada harga produk tersebut hingga saat ini belum juga dinikmati mobil hybrid dan truk listrik, meski penjualan mobil hybrid mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan diprediksi bakal naik pada tahun ini.
TERPOPULER
