Ramai Soal Mobil Dinas, Wakil Rakyat Ini Ternyata Pilih Pakai Bus untuk Kerja

Cesar Uji Tawakal, Gagah Radhitya Widiaseno

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:00 WIB
Ramai Soal Mobil Dinas, Wakil Rakyat Ini Ternyata Pilih Pakai Bus untuk Kerja
Ilustrasi mobil milik wakil rakyat (Instagram)

Suara.com - Wakil rakyat di Tanah Air memang difasilitasi sebuah mobil dinas untuk menunjang kinerjanya. Namun ternyata di negara tetangga justru tak mendapatkan fasilitas seperti di Tanah Air.

Dalam laman Mail and Guardian, para wakil rakyat dan pejabat di Swedia justru memilih menggunakan transportasi umum berupa bus atau kereta untuk menunjang aktivitasnya.

Di negeri viking modern ini, para pejabat tinggi negara justru "ogah" diberi mobil dinas. Mengejutkan? Memang.

Sementara di berbagai negara para pejabat berlomba-lomba memamerkan mobil mewah berkilau, di Swedia malah sebaliknya. Para menteri dan anggota parlemen dengan santainya mengantre bus atau berjejal di kereta bawah tanah bersama warga biasa.

Joakim Holm, seorang warga Swedia, dengan tegas menyatakan, "Kami yang membayar gaji mereka. Untuk apa memberi mereka kehidupan mewah?" Blak-blakan sekali, bukan?

Yang lebih menarik, para pejabat ini bukannya terpaksa naik transportasi umum, mereka memang memilih untuk melakukannya.

Pejabat di Swedia lebih memilih menggunakan bus untuk kendaraan dinas (visitsweden)
Pejabat di Swedia lebih memilih menggunakan bus untuk kendaraan dinas (visitsweden)

Bahkan, seorang politisi yang ketahuan naik taksi bisa langsung jadi "trending topic" di media massa. Bayangkan kehebohannya kalau mereka ketahuan naik mobil mewah.

Tentu saja, ada pengecualian kecil. Perdana Menteri Swedia masih mendapat akses ke kendaraan khusus tapi ini murni untuk alasan keamanan, bukan gengsi. Sementara itu, juru bicara parlemen pun cukup puas dengan kartu transportasi umum di sakunya.

Bagaimana bisa? Jawabannya sederhana: Swedia adalah negara dengan tingkat kesenjangan sosial yang rendah. Tak perlu mobil anti peluru atau pengawalan ketat ketika masyarakatnya sudah sejahtera dan aman.

baca juga

Indonesia vs Swedia: Beda Negara, Beda Cerita

Berbeda dengan Swedia, di Indonesia, mobil dinas masih jadi "raja". Para menteri bisa dapat jatah hingga dua mobil dinas, lengkap dengan sopirnya! Ini diatur dalam PMK 138 tahun 2024 - kontras sekali dengan kesederhanaan ala Swedia, ya?

Pelajaran Berharga

Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemewahan bukan ukuran efektivitas kerja. Malah, dengan naik transportasi umum, para pejabat bisa lebih memahami kehidupan rakyatnya. Mereka merasakan langsung bagaimana rasanya berdesakan di kereta di jam sibuk atau menunggu bus yang terlambat.

Mungkin ini saatnya kita bertanya: haruskah mobil dinas mewah jadi simbol status pejabat? Atau justru, kesederhanaan ala Swedia ini yang patut kita tiru?

Yang pasti, Swedia telah membuktikan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, yang dibutuhkan bukanlah mobil mewah - melainkan kerendahan hati untuk berbaur dengan rakyat yang dilayani. Siapa sangka, sebuah tiket bus bisa jadi simbol kesetaraan yang begitu powerful?

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sindiran Keras Mahfud MD Soal Gelagat Raffi Ahmad: Pejabat Tak Jujur...

Sindiran Keras Mahfud MD Soal Gelagat Raffi Ahmad: Pejabat Tak Jujur...

Lifestyle | Rabu, 15 Januari 2025 | 10:18 WIB

Siapa Gus Arifin? Pertanyakan IQ Raffi Ahmad Usai Viral Mobil Dinas RI 36

Siapa Gus Arifin? Pertanyakan IQ Raffi Ahmad Usai Viral Mobil Dinas RI 36

Lifestyle | Rabu, 15 Januari 2025 | 08:55 WIB

Kontroversi Raffi Ahmad Usai 3 Bulan Jadi Utusan Khusus Presiden, Disebut JJ Rizal Badut Naik Kelas

Kontroversi Raffi Ahmad Usai 3 Bulan Jadi Utusan Khusus Presiden, Disebut JJ Rizal Badut Naik Kelas

Lifestyle | Selasa, 14 Januari 2025 | 20:33 WIB

Terkini

Penanganan Karhutla Bromo Fokus Pembasahan Delapan Hotspot

Penanganan Karhutla Bromo Fokus Pembasahan Delapan Hotspot

Jatim | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 19:01 WIB

AI dan Semikonduktor Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi 2027, Targetnya 6%

AI dan Semikonduktor Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi 2027, Targetnya 6%

Bisnis | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:56 WIB

9 Rekomendasi Serum Anti Aging yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui

9 Rekomendasi Serum Anti Aging yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Lifestyle | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:50 WIB

Bursa Mineral Akan Jadi Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi di 2027

Bursa Mineral Akan Jadi Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi di 2027

Bisnis | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:46 WIB

DPR Kaji Usul Prabowo Bentuk Pengadilan AD Hoc Adili Pengurus BUMN

DPR Kaji Usul Prabowo Bentuk Pengadilan AD Hoc Adili Pengurus BUMN

Bisnis | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:45 WIB

Daftar Pengalihan Arus Jalan Protokol Jakarta Saat Perayaan HUT RI ke-81

Daftar Pengalihan Arus Jalan Protokol Jakarta Saat Perayaan HUT RI ke-81

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:43 WIB

Satu Langkah Lagi, Dasco Sebut Finalisasi Perpres Ojol Digelar 18 Agustus di DPR

Satu Langkah Lagi, Dasco Sebut Finalisasi Perpres Ojol Digelar 18 Agustus di DPR

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:35 WIB

Pemain Timnas Terlibat? 3 Kejanggalan Dugaan Pengaturan Skor Piala AFF 2026

Pemain Timnas Terlibat? 3 Kejanggalan Dugaan Pengaturan Skor Piala AFF 2026

Bola | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:35 WIB

Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi Belanja Capai Rp14,5 Triliun

Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi Belanja Capai Rp14,5 Triliun

Bogor | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:34 WIB

DPR Lembur Rampungkan RUU Perampasan Aset, Banyak Serap Aspirasi Masyarakat Sipil

DPR Lembur Rampungkan RUU Perampasan Aset, Banyak Serap Aspirasi Masyarakat Sipil

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 18:29 WIB

×