Diskon Opsen Turun, Harga LCGG Daihatsu Berpotensi Naik Hingga Rp 8 Juta

Suara.com - Penurunan diskon pajak opsen di sejumlah provinsi berpotensi mendorong kenaikan harga kendaraan, termasuk segmen Low Cost Green Car (LCGC) dari Daihatsu.

Marketing & CR Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, mengatakan kebijakan opsen secara normatif berlaku di seluruh provinsi di luar DKI Jakarta. Namun, implementasinya berbeda-beda karena masing-masing daerah memberikan diskon dengan besaran yang tidak sama.

“Di luar DKI, opsen itu normatifnya ada. Tapi masing-masing provinsi memberikan diskon yang berbeda. Ada yang diskonnya tetap, ada yang turun, bahkan ada yang sudah tidak memberikan diskon,” ujar Tri di JIExpo Kemayoran, Sabtu (7 Februari 2026).

Beberapa wilayah yang tercatat mengalami penurunan diskon opsen antara lain Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Utara. Sehingga di wilayah tersebut, harga kendaraan berpotensi naik karena beban biaya pajak menjadi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Tri menjelaskan, daerah yang mengalami penurunan atau penghapusan diskon opsen akan berdampak langsung pada kenaikan harga kendaraan. Salah satu segmen yang terdampak adalah LCGC, mengingat struktur harganya yang sensitif terhadap perubahan biaya.

“Kalau diskonnya turun, otomatis cost nya naik. Itu pasti akan berpengaruh ke harga on the road,” katanya.

Untuk segmen LCGC, Daihatsu memperkirakan kenaikan harga di daerah tertentu bisa mencapai Rp6 juta hingga Rp8 juta, tergantung provinsi dan varian kendaraan. Kenaikan tersebut murni berasal dari penyesuaian diskon opsen yang diberlakukan pemerintah daerah.

“Contohnya di Sulawesi Utara, karena sudah tidak ada diskon, kenaikannya bisa cukup signifikan. Untuk kelas Sigra saja bisa sekitar Rp6 sampai Rp8 juta tergantung variannya,” ujarnya.

Meski demikian, Daihatsu masih memantau dampak kebijakan tersebut terhadap pasar otomotif nasional. Pasalnya, penyesuaian opsen di sejumlah daerah baru berjalan sejak Januari 2026 dan masih dalam tahap evaluasi.

“Kami masih melihat sambil berproses karena ini kan baru berjalan di Januari. Dampaknya ke market di masing-masing provinsi tentu akan berbeda,” pungkas Tri.