Priyo: Airlangga Bukan Putra Mahkota Tunggal di Partai Golkar

Priyo: Airlangga Bukan Putra Mahkota Tunggal di Partai Golkar

JAKARTA - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menilai saat ini ada sejumlah pihak dari internal partai Golkar sedang membangun wacana pemilihan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto dalam Munaslub Golkar mendatang. Padahal, menurutnya, partai Golkar selama ini sudah membangun mekanisme demokrasi yang sehat di internal partai. Selain itu, Priyo menegaskan bahwa Airlangga bukanlah seorang putra mahkota dari partai Golkar. "Jangan ada putra mahkota tunggal, itu tidak baik untuk demokrasi yang sudah kita bangun di Partai Golkar," kata Priyo Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). Untuk itu, mantan Wakil Ketua DPR itu menilai sebaiknya upaya menggiring wacana aklamasi dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan satu nama calon ketua umum segera dihentikan. Priyo juga mengusulkan agar kesempatan untuk menjadi ketua umum Golkat dibuka seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin maju. Karena, menurutnya, ada lebih dari 5 figur lain selain Airlangga yang berpotensi memegang pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut. "Misalnya (selain Airlangga) ada Mbak Titiek (Soeharto), Idrus Marham, Azis Syamsudin dan Mahyudin," jelas Priyo.?? Ia juga menyarankan, agar seluruh kader tidak buru-buru minta Munaslub. Bahkan ia juga meminta, agar kader Golkar memberikan kesempatan napas penghormatan yang terakhir kepada Setya Novanto selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. "Intinya semua kader, tolong berpikir jernih dan elegan untuk mengikuti mekanisme yang berlaku di parati," ujar Priyo. "Saya bicara dari pikiran jernih, lebih baik memberikan napas penghormatan terakhir kepada Novanto, saya kira itu lebih baik dan elegan," tambahnya. Beberapa hari terakhir, ia mengakui adanya desakan dari sejumlah kader Partai Golkar untuk segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar tidak salah langkah dan terburu-buru, ia juga menyarankan, seluruh kader mematuhi hasil keputusan pleno Partai Golkar. Sebab, pleno Partai Golkar merupakan hasil keputusan yang harus ditaati. "Khusus berbagai desakan tentang Munaslub, saya mendukung agar itu dilakukan setelah hasil praperadilan Novanto. Saya menyarankan kepada seluruh kader dan jajaran Partai Golkar menjalankan keputusan rapat pleno itu," tegas Priyo. Diketahui, hasil rapat pleno Partai Golkar memutuskan terkait posisi Novanto sebagai Ketum Partai Golkar dan Ketua DPR akan dibahas setelah hasil praperadilan yang sedang berjalan. Selain itu, hasil pleno tersebut juga memutuskan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar.***

Terkini