Sani Sebut BLT Rentan Penyelewengan dan Salah Sasaran hingga Bebani Daerah

Kaltimtoday.co, Samarinda – Setelah resmi mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah pusat kini meminta daerah menyiapkan anggaran khusus untuk menangani dampak inflasi. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Tujuannya tak lain untuk menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Sosial (Bansos) yang dibagikan kepada warga yang terdampak. Sehingga tidak hanya dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga diminta terlibat dalam menangani dampak inflasi saat ini.

Namun hal ini dinilai sebagai keputusan yang tidak tepat oleh Anggota DPRD Samarinda, Sani Bin Husain. Sebab dia mengkhawatirkan terjadinya pemberian bantuan yang salah sasaran. Belum lagi soal penyelewengan bansos dan BLT yang disalurkan melalui pemerintah pusat.