Ketua DPD Partai Golkar Aceh, T. M. Nurlif, meminta Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi secara serius pengelolaan Dana Otonomi Khusus selama ini untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan anggaran tersebut. Nurlif mengingatkan pentingnya memperkuat perencanaan dan pengawasan agar ke depan Dana Otonomi Khusus Aceh dapat memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat, bukan pejabat.
“Itu menyentuh bagi saya, karena saya (saat menjadi Anggota DPR RI) dipercaya oleh teman-teman Golkar mewakili Aceh ada dalam Pansus dalam rangka melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengatur tentang Dana Otonomi Khusus. Harapan kita saat itu sejak 2007 Pemerintah Aceh dengan kewenangannya bisa mempersiapkan desain pembangunan Aceh untuk kemajuan daerah. Tapi sebagaimana yang kita lihat sudah berapa tahun dan cukup banyak dikucurkan Dana Otsus untuk Aceh tampaknya kita agak sulit mengukur outcome-nya apa,” kata Nurlif.
