TIMESINDONESIA – Komisi I DPRD Bondowoso mempersoalkan Peraturan Bupati atau Perbup 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Perbup tersebut merupakan turunan dari peraturan daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2021, perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bondowoso.
Alasan legislatif menilai tidak sah, karena Perbup tersebut ditetapkan sebelum pemberlakuan Perda nomor 7 Tahun 2021.
