Suara Ponorogo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo secara resmi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Proses rekapitulasi DPT berlangsung pada Selasa, 20 Juni, di Kabupaten Ponorogo dan berjalan dengan lancar.
Data hasil rekapitulasi menunjukkan adanya 758.688 pemilih yang akan berpartisipasi dalam proses demokrasi mendatang di daerah ini.
Menurut Munajat, Ketua KPU Ponorogo, proses rekapitulasi DPT berlangsung dengan baik. "Kami telah berhasil mengumpulkan data dari 21 kecamatan, 307 desa, dan 2.893 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Ponorogo," ujarnya. Rabu (21/6/23)
Jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT terdiri dari 376.754 pemilih laki-laki dan 381.934 pemilih perempuan, sehingga total keseluruhan mencapai 758.688 pemilih.
Namun, dalam DPT Pemilu 2024 ini terdapat penurunan jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
![Munajat, Ketua KPU Ponorogo [ponorogo.suara.com/dedy.s)]](https://media.suara.com/suara-partners/ponorogo/thumbs/1200x675/2023/06/21/1-unadjustednonraw-thumb-84d.jpg)
Munajat menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. "Pada tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah pemilih dalam DCS. Kemudian, pada Pilkada 2020, terjadi penurunan jumlah pemilih. Hal ini menyebabkan perubahan dalam DPT kali ini," terang Munajat.
Selain itu, terdapat juga kasus pemilih yang berada di luar negeri dan harus mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam DPT.
Munajat menyebutkan, "Kami menemukan adanya pemilih yang memiliki data ganda dan berada di lokasi di luar negeri. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan status TMS dalam DPT."
Baca Juga: Bebas Visa 159 Negara Dicabut Tapi VoA Hanya Rp500 Ribu, Netizen: Bule Tetap Berulah
Ketika ditanya mengenai masukan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait seorang pemilih di Sooko, Munajat menjelaskan bahwa pemilih tersebut memiliki alamat KTP di Sooko, namun nomor Kartu Keluarga (KK) yang dimilikinya masih menggunakan 13 digit.
Karena aturan yang berlaku, KPU tidak dapat memasukkan pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap. Munajat mengungkapkan, "Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) agar pemilih tersebut dapat mengurus administrasi dan memperoleh status sebagai daftar pemilih."
Selain itu, terdapat pula kasus pemilih yang telah pindah ke Nganjuk. Munajat menyampaikan, "Data pemilih yang telah pindah ke Nganjuk akan diserahkan ke pihak berwenang di Nganjuk, sehingga mereka tidak akan termasuk dalam DPT Ponorogo." Meskipun data fisik pemilih tersebut masih ada, namun data elektronik di sistem terhapus.
KPU Ponorogo telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Keliling (PPPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk membantu pemilih yang mengalami kendala administrasi.
Munajat menyatakan, "Kami berharap dengan adanya koordinasi ini, pemilih yang menghadapi masalah administrasi dapat segera mengurus administrasinya dan tetap menggunakan hak pilihnya."
DPT Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU Ponorogo dianggap final. Namun, Munajat mengungkapkan bahwa masih mungkin terjadi penambahan dan pengurangan jumlah pemilih yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT).
