SUARA PONOROGO - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah merilis data terbaru terkait daerah-daerah yang rawan terhadap praktik politik uang dalam konteks pemilihan umum tahun 2024
Dalam rilis yang dilakukan pada Selasa (29/8/23) di akun instagram resmi @bawasluri, Ponorogo muncul dalam urutan nomer 9 sebagai salah satu dari 20 kota atau kabupaten dengan tingkat rawan politik uang yang tinggi.
Menariknya, Ponorogo menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam data yang diungkapkan oleh Bawaslu RI.
Mengomentari hasil rilis tersebut, Murdianto, seorang pengamat politik dari Institute Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, berpendapat bahwa akar permasalahan ini mungkin telah tertanam sejak lama dalam kultur politik lokal.
"Kultur pertarungan dan persaingan nampaknya lekat sejak sejarah Ponorogo berdiri," ujar Murdianto.
Ia menegaskan bahwa persaingan kuat antara tokoh-tokoh lokal dalam memperebutkan pengaruh di kalangan komunitas budaya telah menjadi pemicu kuat bagi praktik politik uang yang mengkhawatirkan.
Lebih lanjut, Murdianto melanjutkan, "Apalagi, ditambah dengan kultur uang thuk yang telah mengakar dalam pemilihan Kepala Desa sejak era kolonial."
Ia mengemukakan bahwa kondisi ekonomi yang belum merata di tengah percepatan gaya hidup masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi masyarakat untuk bersikap pragmatis dalam transaksi dukungan politik.
Di Ponorogo, tokoh-tokoh lokal yang terlibat dalam pertarungan politik juga didukung oleh pemilik modal besar serta para individu yang gemar bermain dengan risiko demi keuntungan lebih besar dalam arena politik.
Baca Juga: 5 Fakta Sosok Marshella Aprilia, Diisukan Diselingkuhi Pratama Arhan hingga Beda Agama
"Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Ponorogo telah mengalami perubahan signifikan, dari sekadar pertarungan ideologi menjadi medan pertaruhan modal," tambah Murdianto.
Murdianto menekankan untuk menekan praktek politik Uang alangkah baiknya ada jejaring kuat ditingkat Desa, dari tokoh-tokoh moral ataupun yang berpengaruh untuk membuat Gerakan Bersama dan memperbanyak sosialisasi menolak praktek politik uang.
