Suara.com - Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, ia memberikan kredit positif terhadap pemerintahan saat ini, karena telah memberi perhatian yang begitu besar pada dunia maritim di Indonesia.
"Presiden Jokowi dengan berani mencanangkan konsep Poros Maritim Dunia serta tol lautnya," kata Hakeng, dalam keterangan pers kepada media di Jakarta, Senin (26/12/2022).
Namun demikian, ia menyebut, saat ini terdapat satu situasi yang sebetulnya perlu mendapat perhatian serius, terkait diplomasi maritim yang saat ini sedang berlangsung antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam soal batas laut serta penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Hakeng mengatakan, Vietnam sudah tidak lagi memakai posisi dasar single boundary line-nya. Ia ingin tim diplomasi Indonesia mempertimbangkan dari sisi positif untuk memberikan lagi tambahan konsesi kepada Vietnam.
Perundingan mengenai batas laut dan penetapan ZEE antara Indonesia dan Vietnam sebenarnya telah berlangsung lama sejak 21 Mei 2010, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan.
"Saya berharap, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh tim teknis perundingan untuk tidak menerima usulan Vietnam, karena bila menerima usulan dari Vietnam, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan memberikan konsesi sesuai keinginan Vietnam maka kita akan kehilangan potensi pendapatan dari SDA maritim di wilayah tersebut dan kehilangan ini akan berlangsung selamanya," ujar Hakeng.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Selatan, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia.
Patut diingat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki potensi kekayaan yang berasal dari sumber daya alam kemaritiman yang sangat besar, yang belum dikelola secara maksimal sampai dengan saat ini.
"Kerugian Indonesia akan semakin besar apabila konsesi ZEE diberikan oleh negara sesuai dengan keinginan Vietnam. Sumber daya ikan akan terkuras dan sumber daya alam lainnya akan beralih ke negara lain. Nelayan Indonesia pun akan semakin sulit untuk melaut dan menjaring ikan di sana karena wilayah tangkapnya dipersempit. Pemerintah baiknya tidak tergesa-gesa dalam mengajukan konsesi perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam," tegasnya.
Baca Juga: Indonesia Ingin Meniru China Mengoptimalkan Sumber Daya Alam dan Pasar
