Suara.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sukses menggelar Apkasi Procurement Network (APN) 2023: Expo dan Forum.
Kemeriahan mewarnai penutupan APN 2023 di Panggung Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Selasa sore (28/11/2023).
Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Wakil Ketua Umum Joune J.E. Ganda menekankan Apkasi sebagai wadah dari 416 pemerintah kabupaten siap mendorong realisasi belanja anggaran daerah melalui Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) untuk pembelian Produk Dalam Negeri (PDN). Joune Ganda berharap kegiatan APN 2023 bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh exhibitor yang merupakan perusahaan penyedia barang jasa maupun visitor yang merupakan end user atau pengguna anggaran di masing-masing pemerintah daerah.
"Sebagai exhibitor semoga mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan APN ini, baik berupa peluang baru, informasi terbaru tentang kebutuhan barang jasa yang diperlukan oleh pemerintah daerah, dan membangun jejaring baru untuk memasarkan produk-produknya ke seluruh penjuru Indonesia. Sedangkan bagi para visitor yang berasal dari berbagai daerah, mendapatkan informasi tentang produk terbaru dari para penyedia barang jasa yang mungkin sedang dibutuhkan oleh pemerintah daerah masing-masing," kata Joune Ganda.
Joune Ganda yang juga Bupati Minahasa Utara berharap informasi lain yang disajikan di APN 2023 berkaitan dengan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), e-Katalog dan informasi lainnya dapat menjadi referensi dalam menyelenggarakan PBJP agar lebih baik lagi.
Ia menambahkan Program P3DN yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada PBJ Pemerintah hanya dapat terwujud jika terjadi sinergi berbagai pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia barang jasa serta masyarakat.
"Implementasi Program P3DN diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. Untuk mendukung pelaksanaan Program P3DN, pemerintah telah mengatur mengenai kebijakan TKDN yang bisa dijadikan panduan bagi pemda dalam membelanjakan anggarannya," imbuhnya.
Penerapan TKDN dalam PBJ Pemerintah dimulai dari tahap Perencanaan, Tahap Pemilihan Penyedia sampai ke tahap pelaksanaan kontrak, dan apabila penyelenggara pengadaan barang dan jasa tidak memenuhi prinsip TKDN maka dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Apkasi, lanjut Joune Ganda mendorong pemanfaatan TKDN lebih mempertimbangkan aspek meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri berkaitan dengan kualitas produk atau komponen yang dihasilkan selama proses produksi.
"Hal ini akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penghematan devisa, di mana penggunaan komponen hasil produksi dalam negeri berarti mengurangi biaya penyediaan komponen luar negeri. Untuk itu, Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk mendorong dan memfasilitasi perusahaan-perusahan di daerah termasuk UMKM yang menghasilkan barang/jasa untuk memperoleh sertifikat TKDN sebagai sarat utama mengikuti lelang PBJ Pemerintah," kata Joune Ganda lagi.
Joune Ganda juga menegaskan Apkasi siap menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro pada saat acara pembukaan APN 2023, bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target P3DN dan TKDN. "Pertama meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam rangka perubahan mekanisme PBJP, kedua melakukan pendampingan kepada Industri Kecil dan Menengah dan UMKM untuk masuk ke dalam sistem e-Katalog," imbuhnya.
Hal ketiga, lanjut Joune Ganda yakni dengan mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan belanja PDN melalui e-Purchasing di e-Katalog, keempat melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan P3DN Meningkatkan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta kelima meningkatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para exhibitor yang telah berpartisipasi dalam APN 2023. Kami yakin, exhibitor yang bergabung di APN 2023 tidak hanya mengejar profit semata, tapi juga sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan pencapaian target P3DN dan TKDN," tukas Joune Ganda yang tak lupa juga menyampaikan terima kasih kepada para visitor, dalam hal ini pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, baik dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, TNI/POLRI serta RSUD dan instansi lainnya.
Sebelumnya Ketua Penyelenggara APN 2023 yang juga Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang memberikan laporan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan pameran yang didalamnya juga ada side event seperti workshop, forum bisnis serta sesi konsultasi bagi pemda terkait TKDN yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sarman menjelaskan ada side event baru yang tidak ada di event sebelumnya, yakni Bussiness Matching Tematik. “Kegiatan yang baru kami laksanakan pada APN tahun ini, menggunakan format one on one meeting yang mempertemukan langsung antara exhibitor dengan end user yang notabene adalah para pejabat pengadaan barang jasa di kalangan pemerintah daerah sesuai dengan tema,” ujarnya sambil menambahkan untuk tahun ini, diprioritaskan bidang kesehatan.
Sarman juga menjelaskan sesuai dengan target pengunjung yang hadir di expo maupun peserta workshop, yakni para pejabat dari pemerintah, terutama pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi. Mereka terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ), Pejabat Pengadaan, LPSE, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Infokom dan dinas terkait lainnya.
TERPOPULER
