KARAWANG - Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menerima keluhan dari sejumlah kepala desa terkait tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial (Bansos) BLT BBM di lapangan.
Dia menerangkan, bila terjadi ketidakcocokan antara data dari pusat dan dilapangan hal tersebut bisa dilakukan perumusan data lagi oleh Dinas Sosial. Hasilnya kemudian bisa disampaikan ke Kementerian Sosial.
Mengingat, data penerima bansos BLT BBM semuanya berasal dari Kemensos karena program tersebut berasal dari pemerintah pusat.
"Datanya itu dari Kemensos, karena itu adalah program pemerintah pusat. Lagi pula, ini adalah program darurat atau pengalihan subsidi atas kenaikan harga BBM. Kalau memang datanya dianggap tidak sinkron, silakan ajukan perubahan data," ucap Aep.
Adapun saat ini, jumlah penerima bansos BLT BBM di Kabupaten Karawang mencapai 153.331 orang berdasarkan data yang diterima Kantor Pos sebagai penyalur BLT BBM.
Sementara itu, Kepala Desa Gintungkerta M Tabrani mengatakan, ketidakcocokan data di lapangan ini dikeluhkan oleh warganya. Pasalnya banyak warga yang dinilai berhak menerima bansos BLT BBM namun kenyataannya tidak.
"Data bantuan sosial terkait kenaikan harga BBM ini bagaimana? Banyak protes dari masyarakat. Lagi pula, itu data dari pusat, kami di desa tidak tahu-menahu tentang data penerima bansos," ucapnya.
Dia berharap agar data penerima bansos atau BLT BBM tersebut diperbaiki, agar bantuannya bisa tepat sasaran, kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Desa Duren, Abdul Halim mengatakan setiap ada program pemerintah terkait dengan bantuan sosial, persoalan data penerima hampir selalu menjadi persoalan. Termasuk dalam penyaluran bansos pasca-kenaikan harga BBM kali ini.
Baca Juga: Syarat Penerima BLT BBM Rp600 Ribu, Bisa Ajukan Sendiri atau Orang Lain
"Ada ketidakcocokan data dengan di lapangan. Artinya, selalu ada masyarakat yang berkategori mampu tapi tetap menerima bantuan. Sedangkan yang benar-benar keluarga miskin tidak ada dalam data," katanya melansir dari Antara. ***
