- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan penuh proses hukum KPK terkait OTT pejabat Pajak dan Bea Cukai di Jakarta dan Banjarmasin.
- Purbaya melihat OTT sebagai momentum positif pembersihan internal institusi Pajak dan Bea Cukai agar lebih baik.
- Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum bagi pegawai terjerat, tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta dan Banjarmasin.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
Menurutnya, jika terdapat oknum pejabat yang terbukti bermasalah, maka tindakan hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku.
"Ya biar saja, kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Meski mendukung proses hukum, Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap memberikan pendampingan kepada pegawainya yang terjerat kasus tersebut.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa pendampingan tersebut bukan bertujuan untuk mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.
"Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum," tegasnya.
Saat ditanya mengenai perasaannya melihat jajaran di bawah kementeriannya kembali terjerat kasus korupsi dalam waktu yang bersamaan, Purbaya justru melontarkan pertanyaan balik.
Ia memandang langkah KPK tersebut sebagai momentum positif untuk bersih-bersih di internal instansi Pajak dan Bea Cukai.
"Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang di pinggir kan, sudah terdeteksi memang sebelum-sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ," tuturnya.
Aksi senyap KPK kali ini dilakukan di dua lokasi berbeda. Di Banjarmasin, OTT tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi mengenai restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Sementara itu, OTT di Jakarta menyasar dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kasus ini menambah daftar panjang pengawasan ketat terhadap Kementerian Keuangan, mengingat pada Januari 2026 lalu, KPK juga sempat melakukan OTT terhadap pejabat Bea dan Cukai di wilayah Jakarta Utara.
TERPOPULER
