Kemenperin Akui Baja China Jadi Masalah di Indonesia

Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui industri baja nasional masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diantisipasi secara bertahap. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan (gap) antara konsumsi baja nasional dan kapasitas produksi dalam negeri yang masih cukup besar.

"Gap ini diisi oleh produk impor, di mana mayoritas dari Tiongkok," kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ia mengatakan sebagian besar produsen baja nasional masih berfokus pada kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur. Padahal, terdapat potensi pengembangan produk untuk sektor otomotif, perkapalan, dan alat berat, seperti baja paduan (alloy steel) dan special steel yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Katanya, diversifikasi produk menjadi kebutuhan mendesak agar industri baja nasional mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Tantangan lainnya yakni kondisi fasilitas produksi yang rata-rata telah berumur dan teknologinya tertinggal, serta belum sepenuhnya ramah lingkungan.

Ini berdampak pada kualitas produk dan struktur biaya produksi yang kurang kompetitif, serta industri baja nasional juga menghadapi kesulitan bersaing dengan produk impor dari sisi harga.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin menginisiasi dan mengimplementasikan kebijakan industri terintegrasi guna menumbuhkan sektor baja secara berkelanjutan.

Dari sisi energi, pemerintah memberikan kepastian volume dan harga pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) serta memperluas cakupan penerima HGBT bagi industri baja.

Kebijakan bahan baku juga diarahkan untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan pasokan input utama, sehingga industri dapat beroperasi secara efisien dan berkesinambungan.

Sebelumnya Faisol mengatakan Kemenperin sedang menyusun langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri baja nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Ia menegaskan, penguatan industri baja menjadi prioritas, karena sektor ini merupakan tulang punggung pembangunan nasional sekaligus fondasi bagi berbagai industri hilir.

Faisol menjelaskan, Kemenperin bersama pelaku industri dan para pemangku kepentingan telah merumuskan langkah-langkah penyelamatan dan penguatan industri baja nasional secara komprehensif.

Upaya tersebut dimulai dari perlindungan industri dalam negeri terhadap praktik perdagangan tidak adil (unfair trade) melalui penerapan instrumen trade remedies, guna menekan masuknya produk impor yang merugikan produsen domestik.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan adopsi teknologi terkini yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor baja. Menurutnya modernisasi fasilitas produksi dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus menekan biaya produksi yang selama ini relatif tinggi.

Kemenperin juga menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk baja hilir yang bersentuhan langsung dengan konsumen, sebagai langkah menjaga mutu dan melindungi pasar dalam negeri.

Di sisi hulu, peningkatan investasi pada sektor crude steel menjadi fokus agar kebutuhan bahan baku industri baja nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri. Langkah ini menurutnya diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memperkuat struktur industri secara menyeluruh.

Pihaknya juga mendorong pengembangan baja hijau (green steel) sebagai bagian dari komitmen industri terhadap penurunan emisi karbon dan transisi menuju industri yang lebih berkelanjutan.

Lebih jauh, dukungan terhadap hilirisasi baja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor strategis dan mendorong pertumbuhan investasi baru.

"Dukungan hilirisasi baja nasional untuk dikonsumsi oleh industri perkapalan, otomotif, militer, serta konstruksi," kata Wamenperin.