PURWASUKA - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dorong pemerintah untuk memastikan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal anggaran pendidikan.
Hal ini ia katakan usai menyoroti kasus sebuah SMA Negeri di Kota Bekasi diduga melakukan pungutan liar (pungli) lewat pengumpulan sumbangan dari orang tua (ortu) siswa.
Untuk mencegah terjadinya hal serupa, menurut Syaiful Huda, Kemendikbud harus mengelola lebih banyak lagi dana dari total anggaran pendidikan setiap tahunnya agar bisa terkontrol pemakaiannya oleh Komisi X DPR.
"Apa bentuk konkretnya? Misalnya selama ini Kemendikbud hanya mengelola Rp 80 triliun dari Rp 600 triliun, kalau mau sebagai bentuk konkret sepenuhnya ini untuk fungsi pendidikan paling nggak Rp 200-300 triliun dikelola Kemendikbud. “. ujarnya dilansir dari mangenjang.com pada 18 September 2022.
“Di Kemenag nanti berapa dari 600 triliun itu, itu saya kira akan bisa mengurai benang kusut menyangkut soal partisipasi pembiayaan yang melibatkan orang tua siswa," sambungnya.
Selama ini, menurut Huda bahwa anggaran tersebut sudah terbagi menjadi Rp 80 triliun Kemendikbud, Rp 43 triliun Kemenag, nyebar ke semua Kementerian atau Lembaga yang punya sekolah-sekolah kedinasan besar juga nyampe hampir Rp 30 (triliun) juga lebih.
“Sisanya hampir Rp 350 triliun menjadi transfer daerah berbentuk DAK fisik dan DAK non fisik pendidikan," tambahnya.***
