REGIONAL:
PURWASUKA - Soal bantuan dana Rp1 triliun yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada PWNU Jabar perlu ditelusuri lebih dalam menurut pengamat kebijakan publik dan pemerintahan Unpad, Yusa Djuyandi.
Hal ini dirasa penting karena beberapa waktu belakangan publik dibikin heboh oleh ucapan orang nomor satu di Jabar itu yang mengaku mengucurkan dana Rp1 triliun untuk PWNU Jabar.
Bahkan, atas klaim sepihak itu membuat pengurus PWNU Jabar bereaksi dengan meminta Ridwan Kamil untuk mengklarifikasinya.
Yusa mengatakan, sikap PWNU Jabar yang meminta Ridwan Kamil memberikan klarifikasi merupakan hal yang wajar. Sebaiknya juga, Ridwan Kamil datang langsung bertemu pengurus PWNU Jabar.
"Menurut saya memang baiknya ada pertemuan lanjutan, mungkin semacam klarifikasi atau penjelasan yang disampaikan oleh gubernur," ucapnya, Selasa (27/12/2022).
Lebih lanjut, dia menerangkan, Ridwan Kamil sebagai pejabat kepala daerah harus menyampaikan segala sesuatu berdasarkan data.
"Menurut saya seorang gubernur ketika menyampaikan suatu pernyataan sudah pasti berpikir sesuai data, apalagi bicara pendanaan, kalau tidak sesuai data yang dia miliki maka akan jadi masalah," terangnya mengutip dari JabarNews.com.
"Tapi tentu yang merasakan adalah warga Nahdliyin dan Pengurus NU di Jawa Barat. Kalau kalangan pengurus NU di Jawa Barat merasa mereka tidak pernah mendapat bantuan dana, tinggal gubernur yang punya kewajiban merespon," tambahnya.
Yusa menyebutkan bahwa perlu adanya penulusuran terkait dana Rp1 triliun yang digelontorkan ke PWNU Jabar.
"Bisa jadi. Karena perlu ditelusuri dana itu kemana," bebernya.
Penulusuran tersebut, sambung Yusa, bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang PWNU tidak merasa menerima dana Rp1 triliun tersebut.
"KPK bisa menelusuri dana itu kalau memang NU Jawa Barat tidak pernah merasa menerima dana Rp1 Triliun yang dimaksud," ucapnya.
Oleh karena itu, Yusa menyarankan Ridwan Kamil untuk melakukan komunikasi dengan pengurus PWNU Jabar terkait dana Rp1 trilun tersebut.
"Bila memang gubernur merasa sudah mengeluarkan dana, maka sampaikan, dan bila pengurus NU di Jabat tidak menerima maka keduanya bisa membentuk tim untuk mencari fakta dimana dan kemana dana itu mengalir," pungkasnya.
TERPOPULER
