Tak Seindah Pantainya, Kebumen Tetap Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah

PURWOKERTO.SUARA.COM- Kabupaten Kebumen masih menyandang predikat Kabupaten termiskin se-Jawa Tengah di awal Tahun 2023 ini. 

Meskipun angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2021. Hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 16,41% atau 196.160 jiwa. 

Sedangkan Tahun 2021 sebesar 17,83% atau 212.920 jiwa. Angka ini menunjukan penurunan sebesar 1,42%.

Wabup Kebumen Ristawati menilai penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari sinergitas yang baik antar masing-masing OPD dalam menurunkan angka kemiskinan.

“ Memang kita masuk paling tinggi, tapi ini merupakan kinerja yang cukup baik bagaimana OPD saling bersinergi mengentaskan kemiskinan, ” ungkap Wabup, awal Januari lalu

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat baik melalui bantuan yang berasal dari pusat maupun pemkab.

Pemkab juga berusaha menaikkan pendapatan masyarakat dengan cara memberikan berbagai pelatihan-pelatihan dan permodalan dengan suku bunga ringan. Termasuk menggali berbagai potensi wisata.

"Kita punya wisata pegunungan laut dan semua akan kita optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " terang Wabup.

Validasi Data

Tahun ini fokus utama  Pemkab Kebumen yakni melakukan validasi data, dengan cara mensinkronkan data yang ada pada DTKS secara terus menerus.

Data harus benar benar sesuai agar pemberian bantuan tepat sasaran. Ini juga menentukan keberhasilan program. 

Dari hasil indepth study antara BPS dengan Bappeda juga diketahui, penyaluran bansos yang tepat sasaran membantu pemenuhan kebutuhan bagi keluarga kurang mampu. 

Fakta lain yang terungkap,  masih banyak masyarakat yang kecewa (adanya kecemburuan) karena tidak tercatat sebagai bagian dari KPM. 

Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan dengan menggandeng berbagai elemen, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik dari masyarakat.

Kepala BPS Kebumen Kus Haryono menekankan pentingnya memberikan pengertian pada masyarakat tentang orang yang berhak menerima bantuan.