Tanggapi Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Presiden Jokowi Persilakan untuk Menyampaikan ke DPR

PURWOKERTO.SUARA.COM – Aksi Kepala Desa seluruh Kabupaten Banyuwangi untuk turun berdemo di Jakarta beberapa waktu lalu guna menyampaikan tuntutan untuk revisi Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Senayan Jakarta mendapat respon dari Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur masa jabatan kepala desa enam tahun dalam satu periode, dan maksimal menjabat tiga periode.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara, di sela kegiatan meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur.

“Undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode,” ujarnya dikutip laman presidenri.go.id. Selasa (24/01/2023).

Merespons tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, Jokowi mempersilakan para kepala desa menyampaikan aspirasi itu kepada DPR RI.

“Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan kepada DPR. Prosesnya silakan nanti ada di DPR,” tegas Presiden.

Sebelumnya, Senin (16/01/2023), ratusan kepala desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mereka menuntut Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, supaya masa jabatan kepala desa yang selama ini enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode.***