REGIONAL:
RanahSuara.id - Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang mendatangi kantor DPRD Padang pada Senin (22/8/2022).
Massa dari FGLPG Kota Padang yang jumlahmya sekitar ratusan guru itu mendatangi gedung wakil rakyat di Jalan Sawahan itu untuk menyampaikan aspirasinya.
Yaitu, mereka meminta diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebelum tiba di kantor DPRD Padang, pada guru yang kompak memakai seragam batik PGRI itu longmarch dari kawasan Simpang Sawahan.
Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar diangkat sebagai guru dengan status PPPK.
Setibanya di kantor DPRD Padang, sejumlah guru melakukan orasi menyampaikan tuntutan.
Salah seorang peserta aksi Budi Kurniadi mengatakan, bahwa ada sebanyak 1.228 orang guru honorer anggota FGLPG.
Ia mengharapkan agar Pemko Padang memberikan Surat Keputusan (SK) untuk mengangkat mereka menjadi PPPK.
"Tujuan dan maksud kita disini ini, bahwasanya kami dari FGLPG ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD agar Pemko memberikan hak kami," ungkapnya.
Budi menambahkan, bahwa FGLPG sudah berusaha bersama-sama sejak 22 Juli 2022 lewat beberapa kali audiensi bersama Pemko Padang.
Akan tetapi terangnya, hingga kini Pemko Padang belum memberikan informasi yang jelas terkait hal ini. Sementara pihaknya mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk guru PPPK sudah ada.
"Kami meminta agar Pemko memenuhi tuntutan kami, sebab selama ini banyak sekali kelalaian Pemko Padang yang merugikan hak guru honorer," tuturnya.
Ia mengatakan, bahwa sebagai guru tentu sudah menjadi tugasnya mendidik anak bangsa sesuai dengan lagu kebangsaan untuk membangun jiwa dan raga anak didik.
Namun terangnya, Pemko Padang malah tidak memberikan hak para guru sesuai aturan.
Kemudian terang Budi, Pemko Padang mampu memberikan banyak anggaran untuk berbagai kegiatan di Padang.
Akan tetapi, mengapa tidak memberikan anggaran juga bagi guru honorer untuk diangkat sebagai PPPK.
"Kami mohon Pemko Padang apakah bapak memiliki hati yang jernih? Untuk acara yang lain bisa dibuat dan dananya sangat besar. Sementara untuk kami tidak ada dananya, kami ada di sini juga sesuai dengan regulasi yang ada," ungkap Budi. (Rahmadi)
TERPOPULER
