SuaraSerang.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika tidak ada pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite, kemungkinan besar stoknya akan habis pada September 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani di Gedung DPD RI, Jakarta.
"Kalau diikuti pertengahan bahkan akhir September habis untuk Pertalite," katanya pada Kamis (25/8/2022).
Saat ini, volume penjualan Pertalite sudah mencapai 16,4 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditentukan pada tahun ini mencapai 23 juta KL, sehingga secara hitung-hitungan stok Pertalite tersisa tinggal 6,6 juta KL, Ungkap Sri Mulyani
Sementara untuk kuota Solar yang alokasikan volume kuotanya mencapai 15,1 juta KL, hingga Juli 2022 volume konsumsinya sudah terpakai 9,88 juta KL dan kemungkinan besar stoknya akan habis pada bulan Oktober 2022.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai PDIP Willy M Yoseph mengusulkan untuk memberikan label fatwa MUI pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kalangan orang mampu. Hal ini untuk merespons ancaman jebolnya kuota BBM bersubsidi pada tahun ini.
Usulan pemberian fatwa tersebut mencuat saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Komisi VII DPR RI, Jakarta pada Rabu (24/8/2022).
"Dibuatkan saja fatwa (haram) yang subsidi itu, artinya nanti (BBM subsidi) ini diarahkan pada orang miskin atau orang tidak mampu. Kalau pengawasan tetap jebol juga kita coba lagi dengan cara yang luar biasa ini. Ini hanya usul Pak Menteri," kata Willy.
Sehingga diharapkan, nantinya anggaran subsidi yang sebesar Rp502 triliun pada tahun ini benar-benar manfaatnya dirasakan bagi masyarakat golongan yang tidak mampu.
Demikian pula, Mukhtarudin, anggota Komisi VII DPR, mengatakan pemerintah tidak bertekad untuk memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama yang bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
Sebagai hasilnya, kata dia, tahun ini kuota BBM bersubsidi seperti Pertalite akan melebihi kuota 23 juta kiloliter (KL).
“Kontrol distribusi yang saya lihat terus banyak Bocornya disana sini. Menurut data, sekitar 80 persen yang menikmati subsidi ini adalah golongan orang yang mampu.
Oleh karena itu, kata dia, masalah pengaturan dan pengawasan yang lebih Ketat terkait pendistribusian BBM bersubsidi harus menjadi perhatian khusus pemerintah. ancaman kuota BBM bersubsidi tidak jebol di tahun ini.
"Kalau pengetatan ini tidak ada, pasti putus (kuota BBM bersubsidi), saya belum menyelesaikan perhitungan saya untuk tahun anggaran 2022, kuota BBM sudah habis dan ada kemacetan dimana-mana, ini masalah luar biasa bagi bangsa ini," kata Mukhtarudin.
