Serang.suara.com - Ketua Umum (Ketum) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Sumatera Utara, Yopie War mempertanyakan sikap pengurus pusat (PP) FTI yang membekukan pihaknya dengan alasan tidak memiliki atlet.
“Perlu saya jelaskan bahwasannya, sejak terbentuk kepengurusan 2015 sampai 2022, kami mengadakan kegiatan event dan pelatihan, bersifat daerah maupun nasional. FTI Sumatera Utara sangat aktif dalam kegiatanya,” kata Yopie dalam keteranganya, Kamis, (10/9/2023).“Namun, Juni kemarin
"Kami dibekukan oleh PP FTI pimpinan Joko Warsito, dengan alasan tidak masuk akal karena kami tidak mempunyai atlet. Padahal setiap tahunnya kami buat event, selalu ada kegiatan pembinaan dan pelatihan. Bagaimana mungkin program kami jelas setiap tahunnya diadakan, kami tidak punya atlet,” tambahnya.
Hal senada juga dilontarkan Ketum FTI Jateng, Suryati Azizah. Ia heran dengan pembekuan FTI Sumatra Utara, karena tidaknya atlet. Pasalnya, FTI Sumatera Utara itu menyelenggarakan Sibolga Triathlon tiap tahunnya, sehingga tidak mungkin jika disebut tak memiliki atlet.
"Pengprov Papua juga mengalami masalah. Sebelumnya, mereka dipimpin bapak Toni Were, namun saat mau eksebisi PON tiba-tiba diganti. Hal-hal itu sering dilakukan PP FTI, mengambil keputusan sepihak," tambah Suryati Azizah.
PP FTI Joko Warsito Tak Punya Program
Kedua soal tidak adanya program dari PP FTI pimpinan Joko Warsito selama ini. Selama ini PP FTI mengatasnamakan sepihak program pengprov sebagai program mereka.
"Perihal kegiatan PP FTI Joko Warsito 2019-2023 ini sampai sekarang tidak ada program kegiatan apa pun, event atau kepelatihan. Mereka mengharapkan event dibuat komunitas dan pengprov. Mereka telah gagal total," tegas Yopie War.
"Kurun waktu 4 tahun, PP FTI tidak menyelenggarakan kejuaraan nasional junior atau senior. Kejurnasnya kegiatan ditumpahkan ke pengprov. Kami ada event diatasnamakan PP FTI melaksanakan kejurnas. Itu sangat tidak adil," tambah Suryati Azizah.
Baca Juga: AIPF 2023: BRI Beberkan Inovasi dan Strategi Pemberdayaan UMKM
"Program Triatlon kurang support dalam hal pendanaan, tidak transparan dalam program kerja," tegas Sekretaris Umum (Sekum) FTI Bangka Belitung (Babel), Fathoni.
PP FTI Pusat Terlalu Otoriter
Ketiga adalah soal keputusan PP FTI yang selalu melanggar AD/ART. Mereka tidak menjalankan keputusan Rakernas soal Musyawarah Nasional (Munas) PP FTI segera dilakukan, karena masa jabatan Joko Warsito telah habis.
Namun, PP FTI justru mengajukan surat perpanjangan kepengurusan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama tiga bulan.
"PP FTI banyak sekali pelanggaran, misalnya rakernas, sudah ditetapkan tidak dijalankan," kata Suryati Azizah.
"Saya pikir PP FTI khususnya ketua umum terlalu otoriter, mengambil keputusan untuk membangun cabor Triathlon ke depan," tegas Fathoni.
