SuaraSoreang.id - Mahfud MD pastikan data rahasia negara aman dari aksi peretasan yang dilakukan oleh hacker Bjorka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut juga menghimbau agar publik tidak cemas atas isu peretasan yang dilakukan Bjorka tersebut.
Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers bersama tim khusus bentukan Presiden Joko Widodo, yang diadakan di kantor Kemkopolhukam, Jakarta, pada Rabu (14/9/2022).
"Publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022) dikutip dari ANTARA.
Menurutnya, data-data yang dibocorkan oleh Bjorka merupakan data yang bersifat umum, sedangkan data yang sifatnya rahasia masih aman.
Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Menko Polhukam bersama Menkominfo, BIN, BSSN dan Polri yang tergabung dalam tim khusus, ia menjelaskan bahwa dugaan motif dari peretasan yang dilakukan oleh Bjorka pun tidak membahayakan.
Kendati demikian, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap serius dalam menangani kasus tersebut.
Dari kasus tersebut, Mahfud juga menyimpulkan bahwa Bjorka tidak benar-benar memiliki keahlian maupun kemampuan untuk membobol.
Apa yang dilakukan oleh Bjorka, menurutnya adalah untuk mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tetap berhati-hati menjaga dan melindungi data pribadi masing-masing.
Baca Juga: Milla Pusatkan Latihan Jelang Persib vs Barito Putra, Ferdiansyah Gabung dari Timnas U-19
"Hasil dari kesimpulan kami, apa yang dilakukan Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Dia hanya hendak memberitahu kepada kita kalau kita harus hati-hati, (data) kita akan bisa dibobol, dan sebagainya," jelasnya.
Lebih lanjut Mahfud juga menjelaskan bahwa saat ini telah membentuk tim satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk membantu masyarakat dalam melindungi data pribadinya dan utamanya untuk menjaga data negara dari berbagai ancaman kebocoran juga peretasan.
"Nah, kami (Pemerintah) membuat satgas untuk lebih berhati-hati," pungkasnya.
Sebelumnya Mahfud menjelaskan dua alasan pemerintah membentuk satgas tersebut.
Pertama adalah karena adanya peretasan yang dilakukan Bjorka, mengingatkan bangsa Indonesia akan pentingnya membangun sistem keamanan yang lebih canggih.
Yang kedua adalah sebagai amanat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
