Polemik Hijab Miftahul, Menpora Minta Regulasi Judo Direvisi

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi angkat bicara terkait kasus didiskualifikasinya atlet blind judo Indonesia, Miftahul Jannah, di babak 16 besar nomor 52 kg Asian Para Games 2018.

Seperti diketahui, Miftahul Jannah didiskualifikasi karena menolak melepas hijab saat memasuki arena pertandingan yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (8/10/2018).

"Pemerintah dan kita semua menghormati keputusan Miftahul Jannah karena memegang teguh prinsip yang sangat luar biasa," ujar Menpora di GBK Arena Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

"Tentu peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Komite Paralimpiade Nasional (NPC) Indonesia dan pihak-pihak yang bergelut di olahraga untuk kedepannya bisa mengingat regulasi yang ada," imbuhnya.

Menpora mengaku tak masalah dengan keputusan yang diambil Miftahul Jannah. Sebab menurutnya, dunia olahraga bukan hanya soal persaingan, namun juga tentang rasa hormat.

Karenanya, politikus Partai Kebangkit Bangsa (PKB) itu akan berusaha mencari jalan tengah agar regulasi dan prinsip seorang atlet, dalam hal ini atlet muslim pengguna hijab bisa berjalan beriringan.

"Kedepannya kami akan minta Federasi Internasional (Judo) untuk membuat regulasi yang lebih lentur. Bahwa terkait penggunaan hijab yang dinilai berbahaya harus di cek ulang, karena ada beberapa cabor yang sudah mengizinkannya," ujar Imam.

Federasi Internasional Judo (IJF), kata Imam, harus melakukan inovasi agar semua golongan dan kalangan bisa ikut bertanding di olahraga berjenis bela diri tersebut.

"Karenanya judo (IJF) harus melakukan terobosan, undanglah desainer untuk mendesain (tutup kepala yang tak berbahaya), sehingga momen ini tak terulang dikemudian hari," tukasnya.

Seperti diketahui, nama Miftahul Jannah seketika menjadi perbincangan usai didiskualifikasi karena enggan melepas hijab dengan alasan prinsip sebagai seorang muslim.

Namun merujuk peraturan IJF, pelarangan penggunaan pelindung kepala ataupun hijab bukan karena diskriminasi, melainkan didasari faktor keselamatan.

Hijab atau pelidung kepala yang menutupi leher, dinilai berpotensi mencekik atlet saat keadaan bertarung.