Jadi Caketum KOI, Okto Soroti Kasus Hukum di Dunia Olahraga Nasional

Suara.com - Calon Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023, Raja Sapta Oktohari merasa miris dengan permasalahan hukum yang terjadi di dunia olahraga nasional.

Okto mengatakan bahwa dunia olahraga Indonesia masih kerap terjerat kasus-kasus hukum yang pada akhirnya menjadi batu sandungan tersendiri.

Teranyar, Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terlibat kasus dugaan suap yang pada akhirnya menyeret mantan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Okto yang sebelumnya menjabat Ketua Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC), menegaskan KOI di bawah pimpinannya akan membuat terobosan agar kasus-kasus hukum tak lagi menjerat stakeholder olahraga nasional.

"Mencegah lebih baik dari mengobati. Itu jadi alasan kenapa juga kita minta dari stakeholders dan aparat untuk ikut terlibat dalam kegiatan olahraga ini," ujar Okto di Jetski Indonesia Academy, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (6/10/2019).

Salah satu langkah yang akan dilakukan Okto jika nantinya terpilih sebagai Ketum KOI 2019-2023, adalah melibatkan berbagai lembaga hukum agar kegiatan KOI bisa bersih dan transparan.

"Itu yang sudah kita lakukan saat menyelenggarakan Asian Para Games 2018. Kita libatkan TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan RI), LKPP, BPKP, pihak kepoloisian bahkan TNI, agar semuanya terlibat langsung dan kawal proses olahraga," beber Okto.

"Bukan untuk jaga yang bikin salah, tapi jaga agar kita tak salah. Karena kami sebagai praktisi olahraga belum tentu semuanya familiar dengan penggunaan anggaran negara," pungkasnya.

Raja Sapta Oktohari yang juga bos promotor tinju Mahkota Promotion (M-Pro) ini telah resmi mendaftar sebagai bakal calon ketum KOI 2019-2023 pada, Sabtu (5/10/2019).

Okto yang mendaftar bersama calon Wakil Ketua Umum KOI, Warih Sadono, telah mendapat dukungan dari 54 cabang olahraga dalam bursa calon Ketum KOI.