Suara.com - Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengajukan penundaan jadwal musyawarah nasional (Munas) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, hal itu dilakukan sebagai imbas dari pandemi virus Corona yang mempersulit berbagai agenda rutin terlaksana.
Masa kepengurusan PBSI di bawah pimpinan Ketua Umum Wiranto akan berakhir tahun ini.
Berdasarkan jadwal yang ada, akhir tahun seharusnya bakal diselenggarakan Munas PBSI untuk memilih ketua umum baru untuk kepengurusan PBSI 2020-2024.
Pandemi virus Corona yang masih menyebar membuat PBSI disebut Budiharto tak bisa menyelenggarakan Munas secara langsung.
Karenanya, mereka meminta penundaan hingga 6 bulan ke depan dari jadwal semula pada Oktober 2020.
"KONI sudah mengirim surat untuk mengingatkan PBSI mengenai periode kepengurusan yang selesai akhir tahun ini. Tapi waktu itu wabah Covid-19 belum berkembang," kata Achmad Budiharto dalam rilis.
"Setelah ada pandemi dan melihat situasi, ketua umum meminta izin perpanjangan paling lama selama enam bulan, dan sampai sekarang kami belum mendapat jawaban dari KONI," tambahnya.
Pelaksanaan Munas di penghujung tahun akan membawa perubahan pada komposisi pengurus di tubuh PBSI yang biasanya juga akan berpengaruh pada komposisi pelatih dan atlet di pelatnas.
Baca Juga: Turnamen Seri Asia Mundur, Indonesia Masters 2021 Terancam Batal
Kondisi itu disebut Budiharto harus diantisipasi mengingat kemungkinan tahun depan akan banyak sekali major events yang akan dilangsungkan seperti olimpiade, Piala Thomas & Uber, Piala Sudirman dan kejuaraan dunia.
Meski jadwal Munas PBSI belum ditetapkan, bursa pencalonan ketua umum untuk periode 2020-2024 sudah memanas.
Untuk sementara, terdapat dua nama yang santer bakal maju sebagai caketum PBSI. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.
