Dukung MotoGP di Sirkuit Mandalika, NTB Kolaborasi Siapkan SDM

Suara.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh kabupaten/kota bersama dunia usaha, dunia industri (DUDI) dan Lembaga Pelatihan kerja (LPK) untuk memperkuat kolaborasi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di wilayah itu untuk mendukung MotoGP di Sirkuit Mandalika 2022 mendatang.

"Menghadapi event-event berkelas dunia seperti MotoGP, maka perlu disiapkan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai skill dan pengetahuan luas saja. Melainkan juga lengkap dengan etos kerja yang tinggi serta keterampilan untuk memberikan pelayanan berskala internasional," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi saat menutup Program Pelatihan Pola Pemagangan Dalam Negeri 2021 di Kota Mataram, Senin (29/11/2021).

Menurut mantan Irbansus pada Inspektorat NTB ini, skill atau keahlian dan etos kerja yang tinggi menjadi kata kunci yang harus disiapkan.

"Tenaga kerja lokal akan bisa merajai semua kesempatan yang ada, bila kita bisa sejak dini menyiapkan SDM kompeten dan memiliki etos kerja yang baik. Dua hal itu adalah kunci utama dalam mengambil peran terdepan dalam mengelola potensi yang ada di daerah," terangnya.

Aryadi menjelaskan, proses pelatihan kedepan harus berbasis penempatan, baik oleh lembaga pelatihan milik pemerintah maupun LPKS. Oleh karena itu, mereka harus membuat MoU dengan dunia industri atau membangun MoU dengan lembaga pemerintah lainnya.

"Misalnya bekerja sama dengan desa. Jadi, desa bisa menggunakan dana desa untuk membantu warganya dalam membantu peralatan agar warganya bisa terbantu dalam proses membangun usaha," ujar Gede Aryadi.

Selain peningkatan kompetensi dan etos kerja para tenaga kerja, Gubernur NTB kata dia, juga telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran, menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program perlindungan atau pemberian Jamsostek bagi seluruh pekerja termasuk pekerja rentan seperti petani, nelayan dan buruh.

Terkait komitmen ini, Aryadi mengingatkan para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/kota se-NTB agar menindaklanjutinya dalam bentuk program konkrit tahun 2022 mendatang.

"Proteksi terhadap para pekerja kita, dengan Jamsostek telah menjadi komitmen nasional dan juga komitmen pemerintah provinsi yang telah diatur dengan regulasi yang tegas. Untuk itu, tidak perlu lagi ada keraguan dari pemda, karena manfaatnya sangat besar," tegasnya.

Ia juga menyebutkan, selama mengikuti Pemagangan Dalam Negeri, siswa juga dilindungi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga siswa benar-benar terjamin hak-haknya.

"Tahun 2022 Gubernur NTB dan Wakil Gubernur telah memprogramkan program perlindungan berupa asuransi Jamsostek kepada 5.000 pekerja rentan, seperti petani tembakau dan nelayan," ujar Gede.

Mantan Kepala Dinas Kominfotik NTB sangat mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah memprogramkan perlindungan Jamsostek kepada marbot dan petugas lingkungan di desa.

Demikian juga Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten/kota lainnya yang telah menyediakan program perlindungan bagi tenaga Non ASN. Juga kepada Bank NTB Syariah yang menyisihkan CSR untuk perlindungan kepada 14.000 pekerja rentan di Lombok Tengah dan Lombok Timur.

"Kami berharap kepada BUMN atau perusahaan besar lainnya yang memiliki dana CSR akan turut berperan dalam memberikan proteksi pada pekerja rentan. Sehingga, masyarakat bisa merasakan manfaat sebagai pihak yang berada di sekitar perusahaan," katanya.

Kepala Bidang Lattas Hj RR Sri Rahmatari, menyampaikan Pemagangan Dalam Negeri 2021 dilaksanakan selama 5 bulan, untuk tahap pertama dilaksanakan pada 15 Maret-15 September 2021 dan tahap kedua dilaksanakan pada 15 Juni-15 November 2021.