Suara Sumatera - Bupati Meranti Muhammad Adil beberapa waktu lalu menuai sorotan usai menyinggung soal dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) di hadapan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Muhammad Adil melontarkan sebutan itu kepada perwakilan dari Kemenkeu, yakni Dirjen Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, saat Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru pada Desember 2022.
Bupati Adil kala itu meradang bahkan sempat menyebut Kemenkeu diisi iblis atau setan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya buka suara menanggapi pernyataan Bupati Meranti tersebut.
"Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita. Katanya Kementerian Keuangan isinya bukan manusia," kata Sri Mulyani saat pertemuan dengan media, dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (9/1/2023).
Ia mengungkapkan bahwa dalam menentukan DBH hingga waktu pembayarannya ke pemerintah daerah, sudah memiliki aturan dan formulasi. Hal ini berlaku bukan hanya DBH migas, tapi sawit dan komoditas lainnya.
Sri Mulyani mencontohkan penghitungan sawit alias crude palm oil (CPO) yang formulasinya akan ada di UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sayangnya, kata dia, tidak semua orang tertarik untuk membaca dan memahami formula itu, termasuk saat harga komoditasnya naik atau turun serta dampaknya bagi DBH.
"Dan orang yang marah pun kalau dijelasin kayak gitu belum tentu mau (mendengarkan), seperti diceritain caranya begini, aturannya begitu, cara hitungnya begini. Pokoknya yang penting kapan aku dibayar?" ungkap Sri Mulyani.
Sebelumnya diketahui, Muhammad Adil menjadi perhatian usai menyebut Kemenkeu diisi iblis atau setan pada akhir tahun lalu dalam pertemuan yang dihadiri salah satu Dirjen Kemenkeu.
Dalam momen panas itu, Bupati Adil mempertanyakan DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan DBH Kepulauan Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik hingga USD 100 per barel.
Adil menyebut sudah tidak kali mengirimkan pesan kepada Menkeu, Sri Mulyani, untuk melakukan audiensi secara empat mata. Tapi, pihaknya selalu ditawarkan audiensi secara daring atau online.
Adil yang tidak puas meledak hingga menyebut Kemenkeu diisi iblis atau setan. Ia meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi menyentuk minyak bumi di Kepulauan Meranti. Sebab daerah itu sudah termasuk miskin ekstrem.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, enggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami diisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” ujar Bupati Adil kala itu.
TERPOPULER
