REGIONAL:
Suara Sumatera - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni berniat melaporkan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri. Namun hal tersebut batal dilakukan setelah dirinya dilarang Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Senin (4/9/2023).
"Jadi saya sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan (SBY)," kata Sahroni melansir suara.com.
Sahroni berkomunikasi dengan Surya Paloh melalui sambungan telepon. Dirinya diminta untuk kembali ke kantornya.
"UU ITE, tapi mengurungkan niat, karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan 'sudah kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balik kantor'," ujarnya.
Dia mengatakan laporan itu terkait ucapan SBY yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September.
Menurut Sahroni, tidak pernah ada kesepakatan soal hal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023. Dirinya mengaku mengikuti langsung pertemuan itu.
"Omongan itu saya katakan nggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada," ungkapnya.
Diketahui, SBY sempat menyebut Anies menemuinya pada 25 Agustus 2023 di Cikeas, Bogor, Jawa Barat dan bicara rencana deklarasi capers dan cawapres yang telah disepakati pada awal September. Pembicaraan itu dilakukan bersama Tim 8.
"Di ruangan ini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, pak Anies duduk di sini. Dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir," kata SBY dalam konferensi pers melalui akun Youtube Partai Demokrat, Jumat (1/9/2023).
"Anies menyampaikan kepada saya didengar oleh semua, bahwa awal September ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres, berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan," sambungnya.
Namun, kenyataan Anies justru mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Padahal, AHY menurutnya merupakan cawapres yang sejak awal telah disepakati Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Namun, pada hari sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu," katanya.
