SuaraSumedang.id – Terdapat penjelasan mengenai masyarakat yang tidak mendapatkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa Kementerian Sosial tidak hanya satu-satunya instansi pemerintah yang menyalurkan bantuan tersebut.
"Data penerima bantuan sosial bukan hanya dari Kementerian Sosial," kata Mensos Risma dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Mensos Risma juga menambahkan, bagi masyarakat yang tidak mendapatkan BLT BBM itu karena sebagian bantuan disalurkan dalam bentuk subsidi barang, seperti halnya subsidi listrik, Gas LPG 3 Kg, hingga bantuan pendidikan.
“Ada yang di Kemenaker, ada subsidi gas, listrik, jadi penerima bantuan tidak hanya di kami,” ujar Risma.
Jadi kata Mensos Risma sebelum sejumlah bantuan ini diberikan kepada masyarakat, pemerintah selalu melakukan kroscek terlebih dahulu dengan instansi lain, agar penyaluran ini tidak ada data ganda.
"Jadi tidak betul mereka tidak menerima bantuan. Kami sudah dengan Kemenaker agar tidak ada data dobel. Juga BPJS kesehatan. Kami cleansing bulan Oktober," papar Risma.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah bakal memberikan BLT BBM sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.
“Gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu," kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ikut Terseret Akibat Eko Kunthadi Diduga Hina Ustazah Ning Imaz, Ganjar Pranowo Tegaskan Hal ini
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
"Bantuan ini mulai diberikan September selama empat bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja,” ujar Jokowi.
Sumber: Suara.com
