-
Diusung Jadi Capres, NasDem Harus Bertangungjawab Sediakan Biaya Politik Pemenangan Anies di Pilpres 2024
"Nasdem sudah memutuskan bawa Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 yang akan datang. Suatu keputusan yang berani, namun harus bertanggungjawab," kata Emrus.
Selengkapnya -
KPK Bongkar Mahalnya Biaya Politik di Indonesia: Tidak Ada yang Gratis, Calon Gubernur Harus Punya Dana Rp 100 Miliar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia.
Selengkapnya -
KPK Sebut Biaya Politik di Indonesia Sangat Mahal, Jadi Gubernur Harus Punya Dana Rp100 Miliar
KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis.
Selengkapnya -
PDIP Akan Membuka Rekening Gotong Royong untuk Menekan Biaya Politik
PDIP berencana membuka rekening gotong royong untuk menekan biaya politik. Biaya yang tinggi memang dianggap menjadi awal korupsi bagi pejabat publik.
Selengkapnya -
Sekjen PDIP Hasto Sebut Partainya Buka Rekening Gotong Royong untuk Tekan Tingginya Biaya Politik
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan, partainya membuat terobosan baru dengan membuat rekening gotong royong untuk menekan biaya politik yang cukup tinggi.
Selengkapnya -
Presiden PKS: Tingginya Biaya Politik Adalah Akar Dari Semua Permasalahan Politik di Indonesia
Transformasi di bidang politik ini harus diikuti dengan transformasi di bidang birokrasi.
Selengkapnya -
Kepala Daerah Nurdin Abdullah Korupsi, Pukat UGM Soroti Biaya Politik Mahal
"Nurdin Abdullah harus mengakomodir kepentingan-kepentingan berbagai klan dan kekuatan-kekuatan besar di Sulawesi Selatan."
Selengkapnya -
Perjalanan Nurdin Abdullah, dari Prestasi Menuju Jeruji Korupsi
Indonesia Corruption Watch mengatakan salah satu penyebab utama terjeratnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah atas dugaan korupsi adalah karena biaya politik tinggi.
Selengkapnya