Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristianto menyampaikan, partainya membuat terobosan baru dengan membuat rekening gotong royong untuk menekan biaya politik yang cukup tinggi.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembekalan antikorupsi kepada pengurus partai politik di Gedung ACLC KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Senin (27/6/2022).
"Terkait dengan pilkada yang berbiaya mahal, Pak Firli. Kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong-royong," kata Hasto dalam sambutannya, Senin (27/6/2022).
Menurut Hasto dengan adanya rekening gotong royong tidak membuat calon kepala daerah memiliki beban. Apalagi, klaim Hasto partainya sama sekali tidak pernah meminta 'mahar politik' bagi calon yang ingin ikut berpartisipasi dalam pilkada maupun pileg.
"Karena, kami jelas bahwa tidak ada mahar politik, tetapi dengan melihat biaya pemilu yang besar, kami membuka inisiatif yang diatur dalam peraturan partai yang namanya rekening gotong royong," ucapnya
Hasto pun mencontohkan, Presiden Joko Widodo ketika maju dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta yang lalu. Saat itu, partai politik yang mencarikan dana untuk saksi-saksi.
"Bukan dari Pak Jokowi, begitu juga dari daerah-daerah lain," ucapnya.
"Jadi, calon kepala daerah itu memang menyerahkan dana ke dalam rekening resmi partai, tetapi dana ini kemudian dikembalikan lagi ke daerah untuk dana pemenangan pemilu," imbuhnya
KPK kekinian memang tengah menggelar Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) melalui kegiatan pembekalan antikorupsi. Pada hari ini, Senin (27/6/2022), partai politik yang hadir merupakan PDI Perjuangan.
Ketua KPK Firli Bahuri langsung yang memberikan pembekalan antikorupsi kepada PDI Perjuangan. Untuk pengurus partai yang hadir selain Hasto yakni tiga ketua DPP PDI P yakni Djarot Saifullah, I Made Urip dan Mindo Sianipar serta selebihnya melalui daring.
TERPOPULER
