REGIONAL:
TANTRUM - Pemerintah menjanjikan pemindahan Ibu Kota Negara bukan sekadar memindah gedung kementerian, maupun pemindahan gedung Istana Presiden maupun gedung Istana Wakil Presiden tetapi juga membangun budaya kerja baru dan pola pikir ekonomi baru.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengajak pengusaha dalam negeri untuk mendukung program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Hal itu bisa dilakukan dengan menjajaki peluang usaha serta menjadi bagian dari sejarah dan peradaban baru Indonesia.
"Saya mengajak rekan-rekan pengusaha sekalian untuk membangun jalur pertumbuhan baru bagi Indonesia melalui investasi, menjadi bagian dari masa depan Indonesia Baru," katanya.
Ia mengajak para pengusaha mengukir sejarah dan peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai visi Indonesia Emas.
"Menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia di tahun 2045 dengan menyukseskan pembangunan IKN Nusantara," ujar Arsjad.
Ibu Kota yang baru di Kalimantan Timur adalah simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global, sebagai kota yang mengandalkan konektivitas, kota cerdas, yang layak huni, dan berkelanjutan.
Dari perspektif ekonomi, IKN Nusantara, bisa menjadi poros kekuatan baru Indonesia yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran IKN Nusantara di Pulau Kalimantan diklaimnya akan menggeser pusat ekonomi Indonesia yang selama ini bergantung di Pulau Jawa.
"Dengan sendirinya, akan terjadi keseimbangan baru, baik dari sisi populasi penduduk, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, maupun pemerataan ekonomi," ujarnya.
Selama ini, kata ia, lebih dari 60 persen kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 57 persen.
"Hal ini menimbulkan persoalan yang pelik terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi, termasuk daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pembabatan kawasan hutan, dan menipisnya ruang terbuka hijau," kata Arsjad.
Pembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap, dari tahun 2022 hingga 2045. Dalam RPJMN 2020-2024, estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan tersebut mencapai Rp 466 triliun, dengan asumsi pendanaan dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp 252,5 triliun.
TERPOPULER
