REGIONAL:
SUARA TASIKMALAYA - Kecurangan yang ditemukan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023 di Jawa Barat (Jabar) jadi pembahasan rapat kerja Komisi V DPRD Jabar.
Rapat kerja Komisi V DPRD Jabar menghadirkan berbagai elemen pendidikan ataupun stakeholder pendidikan di Rooftop DPRD Provinsi Jabar, Senin (31/7/2023), dari pukul 12.00 WIB.
Diketahui, pihak Komisi V DPRD Jabar yang hadir di antaranya ada Abdul Hadi Wijaya, Memo Hermawan, Sari Sundari, Iwan Suryawan, Siti Muntamah, Yod Mintaraga, Toni Setiawan, Enjang Tedi, dan Eryani Sulam.
Adapun elemen lainnya yang hadir saat rapat kerja Komisi V DPRD Jabar ada Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wilayah I-XIII.
Kemudian, ada Satuan Tuas Saber Pungli Jabar, Komite Sekolah Provinsi Jabar, Dewan Pendidikan Provinsi Jabar, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jabar, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar.
Selain itu, ada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jabar, Forum Komunikasi Dan Koordinasi Sekolah (FKKS), Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGBSN) Jabar, Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jabar, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, dan para pemerhati pendidikan di Jabar.
Hasil dari rapat kerja Komisi V DPRD Jabar terkait penemuan berbagai bukti pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB di Jabar berdasarkan temuan dari lapangan.
Dimulai dari pra-pelaksanaan sampai pasca-pelaksanaan ditemukan adanya kecurangan. Hal ini menjadi perhatian berbagai elemen, khususnya pada Komisi V DPRD Jabar.
Kecurangan tersebut dilakukan dalam bentuk manipulasi data yang mencoba untuk mengubah alamat domisili calon peserta pada Kartu Keluarga (KK) yang dimilikinya.
Tujuannya agar calon peserta didik masuk dengan sekolah yang diinginkan serta dekat dari tempat tinggalnya. Menyebabkan kerugian pada siswa yang masuk dengan tahap murni.
Kendati demikian, hasil rapat kerja Komisi V kali ini terkait PPDB 2023 yakni melakukan audit secara menyeluruh perihal pelaksanaan PPDB.(*)
TERPOPULER
