Suara.com - Junta militer Thailand akan mengirim pejabatnya ke Singapura dan Jepang dalam beberapa hari ke depan, untuk mendesak Facebook, Google, dan Line, agar mau bekerja sama menyensor layanannya di negara yang sedang didera krisis politik itu.
Militer Thailand memang tengah berusaha mengendalikan media-media konvensional, seperti koran, radio, dan televisi, di wilayahnya dengan alasan untuk meredam kericuhan politik lebih jauh. Berhasil dengan media lama, pemerintah justru kelimpungan menerima kritik dan kecaman di media berbasis internet.
"Kami ingin berbicara dengan mereka secara informal. Kami tidak akan meminta mereka memasang peranti lunak tambahan. Hanya meminta agar mereka membantu menyaring konten-konten tertentu," jelas Pisit Pao-In, penasehat pada kementerian teknologi informasi dan komunikasi Thailand, Kamis (29/5/2014).
Kementerian itu sebelumnya sudah meminta perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet di wilayahnya untuk memblokir situs-situs media sosial tersebut. Pemblokiran memang sempat terjadi pada Rabu (28/5/2014), tetapi hanya berlangsung selama 55 menit.
"Pemerintah tidak berencana memblokir Facebook," jelas Pisit.
Setelah kudeta yang berlangsung 22 Mei kemarin, kementerian komunikasi dan informasi Thailand langsung membentuk komite yang bertugas mengawasi dan memblokir website yang melanggar hukum penghormatan terhadap kerajaan Thailand.
Pekan ini situs tabloid Inggris, Daily Mail, diblok karena menayangkan video yang menggambarkan calon ratu Thailand menggelar pesta tanpa busana. (Reuters)
