ICMI Tuntut Pemerintah Blokir Google dan YouTube

Suara.com - Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) merekomendasikan dan mendesak pemerintah untuk segera menghapus dan memblokir situs-situs berbau pornografi dan kekerasan di Youtube dan Google.

"Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa kontrol sedikit pun. Google dan YouTube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia, jika mereka tidak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah untuk masyatakat,” kata Jafar Hafsah, Sekjen ICMI seperti yang disitat dari situs resminya di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Jafar mengatakan, beberapa waktu lalu Google dan YouTube berhasil memblokir, menghapus, dan menekan berita dan video radikalisme, mengapa pada saat ini Google dan YouTube enggan untuk menghapus konten-konten mereka yang berbau pornografi dan kekerasan.

Ia mengatakan desakan agar kedua layanan internet raksasa di dunia itu harus diblokir diperkuat oleh maraknya kasus kekerasan seksual di Tanah Air belakangan ini. Hampir semua pelaku pornografi dan kejahatan seksual, klaim Jafar, dirangsang oleh tayangan porno di Google dan YouTube.

Berdasarkan penelusuran tim riset ICMI, beber Jafar, pada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar  YouTube dan Google. Sebagian besar kata kunci yang masuk di sana adalah konten pornografi.

"Teknologi informasi semakin maju di Indonesia, tapi kita tidak mengantisipasi secara serius dampak negatif dari kemajuan teknologi itu, dari sosial, masyarakat dan perubahan gaya hidup, yang mungkin ditimbulkan", jelas Jafar.

“Negara harus hadir pada persoalan yang sangat mendasar ini. Harus ada Peraturan dan per undang-undangan yang tegas untuk mengatur permalahan tersebut. Begitupula adanya sosialisasi dan pengawasan tegas kepada industri dunia maya”, tambahnya

Pertimbangan lainnya, situs-situs ini (google, youtube, twitter dan facebook, dll) telah mendapatan keuntungan yang besar dari Indonesia tanpa membayar pajak sepeser pun untuk pembangunan Indonesia. Ini tidak adil bagi industri e-commerce dalam negeri yang dikenakan pajak.

Terkait konten-konten Internet dan teknologi informasi tersebut, ICMI menyatakan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar sudah saatnya berdaulat degan memiliki mesin pencari dan sosial media sendiri yang merupakan buatan anak bangsa sendiri.

“Saya yakin, inovator indonesia mampu membuat mesin pencari seperti google dan youtube yang lebih baik. Tentu dengan dukungan Pemerintah,” pungkas Jafar.