Suara.com - Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) menilai, masih ada budaya penggunaan software palsu di kalangan perusahaan di Indonesia.
Dalam sebuah survei yang dilakukan MIAP bersama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) terhadap 500 responden dari berbagai industri, terkuak hasil yang cukup memprihatinkan.
Hasil survei menunjukkan, 30 persen responden mengaku masih mau menggunakan software bajakan untuk perusahannya. Sementara sisa responden mengaku susah tidak mau menggunakan software abal-abal.
"Ini angka yang mengkhawatirkan. Perusahaan menjual produk jasa yang dinikmati konsumen. Kalau mereka menggunakan sofware bajakan, data konsumen akan sulit dijaga keamanannya, karena ada risiko malware," kata Justisiari P. Kusumah, Ketua MIAP di Jakarta, Senin (23/10/2017).
Dia berharap, perusahaan membeli software dari vendor resmi yang terpercaya, sehingga keamanan data perusahaan lebih terjamin dari malware jahat.
Di luar lingkup perusahaan, Justisiari yang juga berprofesi sebagai pengacara ini mengakui peredaran software ilegal di Indonesia masih cukup tinggi.
Dalam datanya, modus penggunaan software palsu terbagi dalam tiga hal. Pertama adalah memperbanyak tanpa izin, pengunduhan secara ilegal, dan lisensi yang tidak sesuai tempatnya.
"Tahun ini saja saya mengurusi 15 kasus terkait software ilegal. Jadi perlu langkah maksimal dari para penegak hukum terkait penyebaran software ilegal," tandasnya.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Software Palsu, Program Ini Diluncurkan
